RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemeritah

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Pandjaitan, menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih berstatus sebagai usulan pemerintah.

Dia menjelaskan, jika RUU Perampasan Aset menjadi inisiatif, maka harus dilakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Baca Juga

1 hari  lalu

DPR Minta Pemerintah Tambah Kuota KIP Kuliah

32 Akbar Budi

“Ya kalau jadi usulan DPR, DPR harus membuat dulu rancangannya, kita harus RDPU dulu, rapat dengar pendapat umum, kepada ahli, pakar-pakar hukum, pakar ekonomi, pakar apapun,” ucap Sturman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

“Tapi sampai saat ini di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029 itu masih usulan pemerintah, tapi nggak apa-apa, siapapun mengusulkan oke-oke aja,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sturman menegaskan, Baleg DPR siap untuk mengkaji draft RUU Perampasan Aset, meskipun draf sebelumnya dinilai belum sinkron dengan sejumlah undang-undang terkait.

Baca Juga

1 hari  lalu

DPR Minta Pemerintah Tambah Kuota KIP Kuliah

32 Akbar Budi

“Konsep yang lama itu, kami juga belum dapet di badan legislasi, tapi menurut Ketua Baleg bahwa itu belum pas karena bertabrakan dengan UU yang ada,” urainya.

“Yang penting adalah jangan sampai bertentangan, bertabrakan dengan UU yang sudah ada, itu saja,” tutupnya.

5 Total Count