Rusia Tolak Upaya Penjatuhan Sanksi Snapback Terhadap Iran

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Dewan Federasi, Konstantin Kosachev, dan Ketua Komite Urusan Internasional Dewan, Grigory Karasin, secara tegas menolak upaya Troika Eropa yang ingin memberlakukan sanksi snapback terhadap Iran.

“Sanksi terhadap Iran sebagai sesuatu yang tidak sah dan Rusia memperingatkan bahwa langkah tersebut tidak memiliki kredibilitas hukum maupun politik,” kata Dua Senator Rusia tersebut saat bertemu dengan delegasi parlemen Iran, mengutip Selasa (9/12/2025).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Komisi VI soal Direksi Garuda: Terlalu Kuat, Komisaris Sampai Mundur

13 Akbar Budi

Kosachev mengutuk keras tindakan permusuhan Barat terhadap Iran, dan menyatakan bahwa, menurut pandangan Rusia, masa berlaku sanksi terkait program nuklir Iran berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 telah berakhir pada tanggal 18 Oktober 2025.

“Dan oleh karena itu setiap upaya negara-negara Eropa untuk menghidupkan kembali sanksi ini tidak memiliki kredibilitas,” sambungnya.

Karasin juga mengecam tindakan permusuhan Barat, dengan menegaskan bahwa upaya untuk menerapkan sanksi terhadap Iran adalah tidak realistis dan tidak sah.

Baca Juga

4 hari  lalu

Prabowo Bertemu Sekjen Liga Muslim Dunia, Bahas Peran Indonesia dalam Perdamaian Global dan Layanan Haji

10 Dhanis Iswara

“Pihak-pihak Barat tidak memiliki dasar untuk mengejar isu snapback dan penerapan kembali sanksi terhadap Iran sangat tidak realistis dan tidak sah,” tegasnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2015, resolusi tersebut mendukung perjanjian nuklir yang ditandatangani antara Republik Islam Iran dan kekuatan dunia awal tahun itu, dan masa berlakunya berakhir pada tanggal 18 Oktober 2025 yang menandai berakhirnya semua resolusi DK PBB.

Adapun Iran dikenakan sanksi nuklir terhadap negaranya, dikarenakan adanya tuduhan Barat dan Israel terhadap program energi nuklir damai Iran.

Namun setelah perjanjian berakhir, negara-negara Troika (Inggris, Prancis, dan Jerman) justru memicu apa yang disebut mekanisme “snapback” perjanjian nuklir sebelum resolusi tersebut berakhir, dan langkah tersebut sepenuhnya didorong oleh Amerika Serikat.