Ribuan Karyawan BUMN Terima Bansos, DPR: Jangan Salah Sasaran Lagi

TODAYNEWS.ID – Komisi VIII DPR RI menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan yang mendapati 28 ribu karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bantuan sosial (bansos).

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq mengatakan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci untuk memperbaiki penyaluran bansos.

Baca Juga

4 hari  lalu

Komisi VII Optimis Kebijakan UE Rilis Visa Schengen Bakal Perluas Pasar Produk RI di Eropa

53 Dhanis Iswara

Maka dari itu, Maman berharap tidak ada lagi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran,” ujar dia dalam keterangannya, Minggu (10/8/2025).

Maman mengatakan, penyaluran bansos harus sesuai dengan DTSEN. DTSEN merupakan integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Kemensos), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola BKKBN dan Kemenko Perekonomian.

Baca Juga

2 hari  lalu

Begini Kata PKS soal Singgungan Prabowo Ada Pihak yang Ngebet Masuk Kabinet

36 Dhanis Iswara

“DTSEN harus menjadi fondasi agar penyaluran tepat kepada mereka yang berhak dan benar-benar membutuhkan,” ujar dia.

Menurutnya, masih perlu ada perbaikan terhadap data penerima bansos. Sebab, temuan PPATK ini menjadi pintu awal untuk melakukan perbaikan.

Apalagi berdasarkan analisis yang dilakukan PPATK terhadap 10 juta rekening penerima bansos diketahui, terdapat 7.479 dokter dan 6.000 eksekutif atau pejabat manajerial yang juga menerima bantuan tersebut.

“Jangan sampai bansos kembali jatuh ke tangan pihak yang tidak layak menerima,” kata dia.

Menurut Maman, penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran berpotensi menyalahi tujuan utama program, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu.

“Bansos harus diberikan kepada masyarakat miskin, bukan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mapan,” pungkas dia.

20 Total Count