TODAYNEWS.ID – Penggiat Lingkar Studi Kebangkitan Bangsa (LSKB) Fahmi Budiawan, menanggapi pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, yang mengungkapkan bahwa 48 persen dari 55,9 juta hektar lahan bersertifikat di Indonesia dikuasai oleh 60 keluarga saja.
“Kami akan sangat mendukung jika Pak Menteri Nusron Wahid dan Kementrian ATR/BPR tidak hanya berhenti mengumumkan masifnya kepemilikan tanah oleh segelintir elit,” kata Fahmi dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, Menteri Nusron mesti bertindak untuk membuat program nyata dalam mendistribusikan lahan-lahan tersebut kepada masyarakat agar lepas dari kemiskinan.
“Tapi juga harus punya program real untuk mendistribusikan lahan-lahan tersebut kepada masyarakat untuk digunakan bertahan hidup tapi juga lepas dari belenggu kemiskinan,” ujarnya.
Sebab kata dia, Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahannya memiliki visi untuk mengentaskan kemiskinan melalui kementerian dan lembaga.
“Pemerintah Pak Prabowo sudah memiliki visi yang luar biasa dalam pengentasan kemiskinan, khususnya melalui keberadaan kementrian dan lembaga negara yang fokus pada isu pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan,” tuturnya.
Oleh karena itu, LSKB memandang upaya pengentasan kemiskinan tak akan optimal jika tidak didukung dengan land reform juga land distribution oleh Menteri ATR/BPN.
“Namun dari hasil kajian kami di Lingkar Studi Kebangkitan Bangsa, upaya ini tidak akan optimal jika tidak didukung dengan land reform juga land distribution dan itu ada di kewenangannya Pak Menteri Nusron Wahid,” pungkasnya.
Tidak ada komentar