Respons Istana-DPR soal Kementerian BUMN Dikabarkan Jadi Badan

TODAYNEWS.ID – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan arahan soal kemungkinan peleburan Kementerian BUMN dengan Danantara.

Prasetyo menegaskan bahwa hal tersebut juga masih dalam proses pengkajian oleh pemerintah.

Baca Juga

13 jam  lalu

BI Pangkas Suku Bunga, Komisi XI Minta Perbankan Lebih Giat Salurkan Kredit untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

4 Dhanis Iswara

“Belum ada arahan, nanti kita tunggu. Ada kemungkinan (melebur) tapi memang masih dalam proses kajian dan diskusi. Ada kemungkinan,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Jakarta, Jumat (19/8/2025).

Menurutnya ada banyak pertimbangan untuk meleburkan Kementerian BUMN ke Danantara.

“Salah satunya karena kemudian proses pelaksanaan pembinaan, kemudian manajemen perbaikan itu sekarang sedang dikerjakan temen-temen di Danantara,” ujarnya.

Kabar BUMN Jadi Badan

Baca Juga

3 hari  lalu

Pemprov Dorong Industri Jasa Keuangan Gerakkan Ekonomi Desa

5 Yunita

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron merespons soal isu Kementerian BUMN dikabarkan akan berubah menjadi Badan.

Menurutnya penghapusan kementerian atau lembaga merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Sebab itu, Komisi VI saat ini dalam posisi menunggu peraturan presiden (perpres) terkait hal tersebut.

“Portofolio kementerian dan lembaga adalah hak dan kewenangan presiden. Oleh karenanya, kita tunggu saja perpresnya, apakah info ini benar atau tidak,” kata Herman, mengutip Jumat (19/9/2025).

Legislator Fraksi Demokrat itu juga mengatakan bahwa pemerintah tentu memiliki mempertimbangkan urgensi jika penghapusan atau perubahan kementerian menjadi Badan itu dilakukan.

“Bagi saya, apa pun yang diputuskan pemerintah terkait perubahan portofolio, pasti ada urgensinya, karena domainnya presiden, maka kami serahkan kepada pemerintah,” ujarnya.

Sedangkan, terkait potensi nomenklatur kementerian berubah menjadi badan, ia menilai bahwa hal ini sangat tergantung pada kebutuhan pemerintah.

Sebab itu, Komisi VI dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada pemerintah.

“Di Undang-Undang 1 Tahun 2025 tentang BUMN, masih tercantum nomenklaturnya sehingga mungkin saja bisa menjadi badan, diserahkanlah sepenuhnya kepada pemerintah. Bisa saja perpresnya pergantian nomenklatur, sangat tergantung kepada kebutuhan pemerintah,” ucapnya.

Nasib Kementerian BUMN

Anggota Komisi VI DPR RI Partai Golkar Sarmuji buka suara soal nasib Kementerian BUMN pasca Erick Thohir direshuffle menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Sarmuji mengatakan kemungkinan besar posisi menteri BUMN akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) untuk sementara waktu.

“Bisa jadi ditunjuk Plt dari wakil menteri BUMN, karena sekarang kan sudah ada Danantara,” kata dia di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (17/9/2025).

Sarmuji mengatakan pola hubungan antara Danantara dengan Kementerian BUMKN perlu ditinjau ulang.

“Apakah masih diperlukan Kementerian BUMN sepeti yang saat ini? atau ada rencana-rencana yang lain, kita lihat perkembangannya,” ujar dia.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini menuturkan, kemungkinan pemerintah memiliki rencana baru terhadap pola hubungan antara Danantara dan Kementerian BUMN.

Menurutnya, terdapat ambigu antara pola hubungan Danantara dan Kementerian BUMN saat ini.

“Mau diapakan setelah ini, kalau misalnya karena ada Danantara, BUMN dibekukan? kita belum tahu rencananya seperti apa,” pungkas dia.

7 Total Count