TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiah, menyoroti ketersediaan pasokan logam mulia atau emas yang masih terbatas, hingga menyebabkan sebagian masyarakat terpaksa membeli dari penambang ilegal.
Hal itu disampaikan Imas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama PT Aneka Tambang (Antam), PT Industri Asahan Alumunium (Inalum), dan PT Vale Indonesia di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
“Logikanya sederhana, harga emas tinggi, permintaan masyarakat juga tinggi, tapi produksinya justru minim,” kata Imas di ruang rapat Komisi VI DPR.
Imas mencontohkan, seperti kasus yang terjadi di Pandayan, Garut, Jawa Barat, yang memiliki area tambang seluas 4.513 hektare, dan di Cibitung luasnya mencapai 5.302 hektare.
“Sayangnya, sampai hari ini Antam belum memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Garut, baik dari sisi ekonomi maupun infrastruktur,” lanjut Imas.
“Padahal Garut memiliki sumber daya yang besar. Antam seharusnya hadir memberi solusi, bukan justru membiarkan masyarakat membeli emas dari penambang liar,” sambungnya.
Selain itu, Imas juga mengingatkan agar kasus korupsi di tubuh PT Antam tidak terulang kembali, seperti skandal emas palsu 100,9 ton dengan potensi kerugian negara mencapai Rp5,9 kuadriliun.
“Pasar emas saat ini sangat menjanjikan, banyak orang lebih memilih berinvestasi emas ketimbang menyimpan uang di bank. Jangan sampai peluang ini justru dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan kecurangan,” tegas Politikus PKB itu.
Legislator asal Garut ini juga menegaskan komitmennya untuk mendorong PT Antam kembali mengoptimalkan tambang emas di wilayah Garut pada 2025.
Ia menilai keberadaan Antam seharusnya memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah, bukan hanya mengambil keuntungan.
“Kami bersama pemerintah daerah, Bupati dan Wakil Bupati Garut, siap mendukung jika Antam serius mengelola tambang emas di Garut. Harapannya, ada feedback positif untuk masyarakat, terutama dalam peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal,” pungkas Imas.
Tidak ada komentar