Puspolindo Desak Presiden Prabowo Hentikan Program MBG

TODAYNEWS.ID – Pusat Sosial Politik Indonesia (Puspolindo) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), buntut terjadi keracunan siswa di sekolah usai menyantap MBG.

Direktur Eksekutif Puspolindo, Dean Cahyani, menegaskan sejak diluncurkan, program MBG justru menimbulkan banyak persoalan serius dan terus menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, khususnya siswa sekolah

Baca Juga

1 tahun  lalu

DPR Minta Mentan Jaga Kualitas Pupuk Subsidi

377 Dhanis

Selain membebani anggaran negara dengan memangkas pos penting lainnya, pelaksanaan program ini juga disebut telah gagal memberikan jaminan kesehatan, karena telah menelan korban keracunan siswa di berbagai daerah.

“Mau berapa banyak lagi siswa yang menjadi korban? Anekdot yang menyebut MBG sebagai ‘Makan Beracun Gratis’ jangan dianggap sepele. Ini bukan sekadar kritik, tapi peringatan atas buruknya pengelolaan,” ujar Dean dalam keterangan resminya, Sabtu (4/10/2025).

Menurutnya program MBG ini tak hanya gagal dalam pelaksanaannya, tetapi juga lemah dalam perencanaan dan pengawasannya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Laporkan Kinerja Tahunan DPR, Puan Singgung Demo Agustus Lalu

321 Dhanis

“Program ini lemah perencanaan dan pengawasan nya, sehingga banyak kasus keracunan dimana-mana,” ujarnya.

Dean menilai, program ini juga menambah beban psikologis bagi guru dan kepala sekolah yang terpaksa ikut menangani distribusi dan pengawasan makanan, di luar tugas pokok mereka sebagai tenaga pendidik.

Ia juga mengingatkan, jika persoalan ini tidak segera ditangani, program MBG bisa menjadi beban politik dan citra buruk bagi pemerintahan Prabowo yang baru berjalan setahun.

“MBG kan salah satu program unggulan dan prioritas Prabowo, jangan sampai tercoreng hanya karena satu program yang pelaksanaannya amburadul. Presiden ini berambisi mempertahankan, tapi tidak ada perbaikan yang signifikan,” tambahnya.

Sebagai solusi, Dean menyarankan agar program ini dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi total, mulai dari sistem distribusi, sanitasi, kualitas bahan baku, hingga aspek pengawasan dan pelibatan pihak sekolah.

“Pemerintah jangan antikritik. Sudah banyak korban para siswa dan guru yang keracunan massal, bahkan ribuan datanya. Satu nyawa saja yang terancam, itu sangat berharga. Jangan hanya minta maaf progamnya tidak berjalan baik, tapi betul-betul dievaluasi dan ini harus dihentikan,” jelasnya.