Protes Kenaikan PBB, Warga Jombang Bayar Pakai Uang Koin
Warga Jombang bayar pajak pakai uang koin. Bentuk protes kenaikan PBB sebesar 400 persen. Foto: Istimewa TODAYNEWS.ID – Lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jombang, Jawa Timur, memicu protes warga.
Salah satunya dilakukan Fattah Rochim, warga Pulolor, yang membayar pajak menggunakan uang koin sebagai bentuk kekecewaan. Ia mengaku tagihan pajaknya naik hampir 400 persen tanpa penjelasan memadai.
Fattah menceritakan, pada 2023 ia hanya membayar sekitar Rp400 ribu per tahun. Namun, pada 2024 tagihan melonjak menjadi Rp1,23 juta, dan kembali naik pada 2025 menjadi Rp1,325 juta.
“Tidak ada sosialisasi. Tahu-tahu tagihan langsung naik tinggi,” ujarnya, Selasa (12/8).
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Ia mengaku pernah mempertanyakan kebijakan itu ke pemerintah desa dan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Jombang pada 2024. Namun, dia hanya dijanjikan evaluasi tanpa hasil konkret.
“Setahun kemudian malah naik lagi Rp100 ribu. Di situ saya makin jengkel,” katanya.
Kenaikan itu diperparah dengan denda 1 persen per bulan karena keterlambatan pembayaran, sehingga total tagihannya membengkak menjadi lebih dari Rp2,5 juta.
Tak mampu membayar sekaligus, ia memecahkan celengan anaknya yang telah menabung sejak SMP hingga kuliah. Uang tersebut hanya terkumpul sekitar Rp2 juta, cukup untuk melunasi pajak 2024.
Menurut Fattah, beban ini tak hanya dialami dirinya. Ia menyebut ada sekitar 5.000 warga yang mengajukan keberatan ke Bappenda. Ia meminta pemerintah mengembalikan tarif PBB seperti 2022 atau menaikkan dengan proporsi yang wajar.
“Kalau mau cari pajak, ya lewat BPHTB, bukan dengan menaikkan NJOP setinggi-tingginya,” tegasnya.
Meski belum merencanakan aksi lanjutan, ia menegaskan tuntutannya adalah kejelasan dan keadilan tarif.
Fattah juga menyebut protes di Jombang sebenarnya sudah ia lakukan sejak 2024, sebelum kasus serupa di Pati, Jawa Tengah, viral di media sosial.
Kepala Bapenda Jombang Hartono membenarkan banyak objek pajak yang mengalami kenaikan PBB sejak tahun 2024. Dari sekitar 700.000 SPPT di wilayahnya, separuhnya mengalami lonjakan PBB P2. Sedangkan separuh lainnya turun.
“Ada beberapa (objek pajak) yang (PBB P2 naik) sampai ribuan persen. Namun, tidak semua naik, banyak yang turun juga,” kata Hartono.
Pos terkait
