Presiden Prabowo Siap Ambil Keputusan Sengketa Empat Pulau
Caption: Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka pameran pertahanan Indo Defence 2025 Expo & Forum, yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Rabu, 11 Juni 2025. Foto: BPMI Setpres TODAYNEWS.ID — Presiden Prabowo Subianto akan segera mengambil langkah tegas terkait polemik empat pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara. Keputusan ini dikabarkan akan diambil dalam waktu dekat.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengungkapkan bahwa keputusan akan diumumkan dalam waktu sepekan.
“Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” kata Dasco, Sabtu malam (14/6/2025). Menurutnya, Prabowo memutuskan untuk turun tangan langsung setelah menerima laporan dari parlemen.
Dasco menjelaskan bahwa DPR telah menyampaikan berbagai dinamika di lapangan kepada Presiden. Hasilnya, Prabowo memutuskan untuk mengambil alih penanganan sengketa tersebut.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau,” ujarnya. Ia berharap kehadiran Presiden bisa menjadi solusi final.
Sengketa ini kembali memanas usai keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri). Keputusan itu bernomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 25 April lalu.
Kepmendagri tersebut menetapkan empat pulau ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal selama ini keempat pulau itu juga diklaim oleh Aceh.
Empat pulau yang disengketakan adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Penetapan wilayah ini menimbulkan reaksi keras dari Pemerintah Aceh.
Pemerintah Aceh menyatakan memiliki bukti sejarah atas penguasaan keempat pulau itu. Mereka merasa keputusan Kemendagri mengabaikan fakta historis dan budaya.
Sementara itu, Pemerintah Sumatera Utara mendukung Kepmendagri yang mengacu pada survei terbaru. Survei itu menjadi dasar pengkodean wilayah administratif.
Persoalan ini sebenarnya telah berlangsung selama puluhan tahun. Ketegangan antarwarga di perbatasan kerap muncul setiap kali isu ini mencuat.
Keterlibatan langsung Presiden dinilai sebagai langkah penting menuju penyelesaian. Semua pihak berharap keputusan tersebut bisa bersifat adil dan mengikat.
Dengan intervensi dari Presiden, konflik wilayah ini berpotensi menemukan titik akhir. Masyarakat menunggu solusi yang berpihak pada kepentingan nasional.
Pos terkait
