Presiden Prabowo Perintahkan Percepatan Program Listrik di 5.700 Desa dan 4.400 Dusun
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memberikan keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 26 Agustus 2025. Foto: BPMI Setpres TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 25 Agustus 2025.
Rapat tersebut diantaranya membahas evaluasi program ekonomi tahun 2025 yang masih berjalan sekaligus menyiapkan prospek kebijakan tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa salah satu fokus utama yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo adalah program elektrifikasi desa.
Hingga saat ini, masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
“Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum terairi listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029–2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” jelas Bahlil.
Menurut Bahlil, program listrik desa ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil di pelosok.
Presiden Prabowo, kata Bahlil, secara tegas memerintahkan agar anggaran segera dialokasikan.
“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegasnya.
Selain elektrifikasi desa, rapat juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi.
“Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN,” pungkas Bahlil.
Pos terkait
