Presiden Perlu Evaluasi Kabinet Imbas Wamenaker Tersangka

TODAYNEWS.ID – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan mengatakan OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi jajaran di kabinet.

“Dalam momentum ini, saya mendorong Presiden agar melakukan evaluasi menyeluruh anggota kabinetnya terkait dengan potensi-potensi adanya korupsi di kementerian dan lembaga,” jelas dia dalam keterangannya, Sabtu (23/8/2025).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Warga Asal NTB Takjub dengan Kemeriahan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

49 Dhanis Iswara

Dia mendorong agar Presiden Prabowo memperingatkan secara tegas ke jajaran kabinet untuk tidak melakukan tindakan koruptif selama menjalankan tugas.

“Presiden harus mengultimatum keras para menteri dan wakil menterinya agar tidak main-main dengan uang rakyat,” kata dia.

Presiden Prabowo, kata dia, perlu turun tangan secara langsung jika mendapati menteri atau wakil menteri yang terindikasi melakukan korupsi.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Setya Novanto Bebas Bersyarat, Ditjenpas: Aktif Bina Narapidana Lewat Klinik Hukum

76 Afrizal Ilmi

“Bila perlu, Presiden sendiri yang eksekusi jika ada menterinya yang menyelewengkan uang negara, jangan biarkan ada potensi korupsi lagi di antara anggota kabinetnya,” pungkas dia.

Wamenaker Tersangka

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka. Selain Noel, ada 10 orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan penetapan itu dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025). Ia menjelaskan kasus ini terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Menurut KPK, praktik pemerasan itu berlangsung sejak 2019. Sejumlah pihak yang ingin mengurus sertifikasi K3 dipaksa membayar jauh lebih mahal dari tarif resmi.

Biaya resmi penerbitan sertifikat K3 seharusnya Rp 275 ribu. Namun, perusahaan diperas hingga harus membayar Rp 6 juta untuk setiap sertifikasi.

Total dugaan pemerasan disebut mencapai Rp 81 miliar. Uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah pihak yang terlibat dalam skema tersebut.

KPK menyebut salah satu penerima aliran dana adalah Noel. Ia diduga menerima jatah Rp 3 miliar pada akhir 2024.

“Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu saudara IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2024,” ujar Setyo.

Noel sendiri dilantik sebagai Wamenaker oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024. Artinya, ia menerima dana haram itu hanya dua bulan setelah resmi menjabat.

Berikut ini daftar tersangka:

1. Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025
2. Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang
3. Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020 sampai 2025
4. Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang
5. Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI
6. Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang
7. Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025
8. Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator
9. Supriadi selaku Koordinator
10. Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia
11. Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia

58 Total Count