Prabowo Beri Arahan ke Bahlil, DEN Diminta Kurangi Impor BBM

TODAYNEWS.ID – Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia, yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, langsung mendapatkan arahan untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap hingga mencapai swasembada energi nasional.

Arahan tersebut disampaikan usai pelantikan keanggotaan DEN Periode 2026-2030 yang terdiri dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan, di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026).

Baca Juga

1 hari  lalu

Komisi XII Beri Catatan Penting soal Pembatasan LPG 3 Kg

86 Dhanis Iswara

Awalnya, Bahlil mengatakan bahwa salah satu program prioritas Prabowo adalah menyangkut kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, yang pada akhirnya adalah swasembada energi.

Karena itu, pelantikan anggota DEN ini menurutnya merupakan babak baru penataan kebijakan energi nasional dengan menempatkan energi sebagai prioritas pembangunan.

“Salah satu instrumen negara untuk mewujudkan itu adalah melalui arah kebijakan dan roadmap yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional,” ujar Bahlil.

Baca Juga

2 hari  lalu

Pembelian LPG 3 Kg Bakal Dibatasi, ESDM Hitung Rata-rata Kebutuhan Per Rumah Tangga

73 Akbar Budi

Sebab itu, kata Bahlil untuk mendorong kemandirian energi diperlukan penekanan ketergantungan impor BBM yang saat ini masih mencapai lebih dari 30 juta Kiloliter per tahun, baik untuk solar maupun bensin.

Sehingga dengan menekan ketergantungan ini diharapkan dapat mewujudkan swasembada energi yang merupakan tujuan akhir pembangunan sektor energi nasional.

“Hari ini kita masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta Kiloliter. Ini akan kita lakukan secara bertahap, dan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada,” tegas Bahlil.

Bahlil menambahkan, roadmap kebijakan energi nasional kini juga telah disusun dan memasuki tahap implementasi termasuk juga kerja sama dengan sejumlah negara serta penguatan organisasi pendukung.

Pemerintah dalam hal ini juga tengah menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Roadmap-nya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahapan implementasi, termasuk kerja sama dengan negara lain dan penguatan organisasinya. Perpres-nya sedang dalam proses,” pungkasnya.