Polri Selidiki Kasus Haji Ilegal Bermodus Visa Tenaga Kerja

TODAYNEWS.ID – Polri tengah menyelidiki kasus haji ilegal yang diduga menggunakan modus visa tenaga kerja sebagai cara untuk memberangkatkan calon jamaah secara tidak sah.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah digagalkannya keberangkatan delapan calon jamaah haji ilegal.

“Bekerja sama dengan rekan-rekan imigrasi Soekarno-Hatta, kami telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 18 April, delapan orang patut diduga melaksanakan kegiatan haji ilegal,” ucapnya.

Lebih lanjut, dari hasil pemeriksaan awal, pihak yang terlibat dalam jaringan ini diduga telah melakukan pemberangkatan haji ilegal sebanyak 127 kali sejak tahun 2024.

Modus yang digunakan cukup rapi, yakni menawarkan ibadah haji tanpa antrean panjang dengan memanfaatkan visa tenaga kerja sebagai pintu masuk ke Arab Saudi.

Ia juga menjelaskan bahwa para pelaku merekrut warga negara Indonesia dengan dalih bekerja di luar negeri, padahal tujuan sebenarnya adalah untuk melaksanakan ibadah haji secara ilegal.

“Seolah-olah mereka diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi, akan tetapi di dalam percakapan mereka, di handphone mereka, kami temukan bahwa mereka niatnya adalah untuk haji,” tambahnya.

Selain itu, Polri memastikan akan terus mendalami kasus ini dan mengejar semua pihak yang terlibat, termasuk perusahaan yang diduga menjadi fasilitator keberangkatan.

“Pelaku-pelaku yang melaksanakan ini juga akan kami lakukan pemeriksaan dan pengejaran terhadap pelaku tersebut,” imbuhnya.

Di sisi lain, jenderal polisi bintang satu tersebut mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran keberangkatan haji yang instan dan tanpa prosedur resmi.

“Jangan terpancing apabila diajak ataupun ditawari untuk ikut mendaftar kepada mereka. Biasanya modusnya adalah dengan visa tenaga kerja. Setelah sampai di sana, melakukan kegiatan ibadah haji,” katanya.

Polri merupakan bagian dari Satgas Haji dan Umrah yang bertugas memastikan pelaksanaan ibadah berjalan sesuai aturan serta melindungi masyarakat dari praktik ilegal.