Politisi Jadi Bos BPI Danantara, Bhima Yudhistira Singgung Lembaga Investasi Era Jokowi

JAKARTA, todaynews.id – Direktur Eksekutif dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan BPI Danantara jangan dijadikan sebagai alat untuk elektoral.

Hal tersebut Bhima sampaikan menyoroti soal petinggi yang berada di BPI Danantara adalah politisi.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Tanggapi Pernyataan Hasto yang Minta Keluarganya Diperiksa, Jokowi: Ada Fakta dan Bukti Hukum Silakan

604 Akbar Budi

“Government standar itu menjadi hal yang penting ya seperti Good Corporate Government, kemudian IHSG itu menjadi hal penting,” katanya kepada TODAYNEWS, Senin (24/2/2025).

Ia memandang bahwa penunjukan bos-bos di BPI Danantara terdapat kesalahan. Meski ada keterlibatan mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamanaan sebagai pengawas Danantara.

“Penunjukan komisarisnya itu menurut saya Prabowo salah, ketika eks Presiden, pimpinan ormas itu jadi pengawas, nggak begitu caranya,” sambung Bhima.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Presiden Prabowo Resmi Lantik 961 Kepala Daerah

774 Today News Indonesia

Seharusnya, kata Bhima, Presiden Prabowo berkaca pada kasus lembaga investasi yang pernah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2020 lalu.

Nama lembaga investasi itu Indonesia Investment Authority (INA). Bhima bilang, INA merupakan lembaga sovereign wealth fund (SWF).

Ia menyebutkan bahwa Danantara sebagai badan super investment fee high call. Di mana lembaga tersebut harus menarik kerja sama internasional agar dapat berinvenstasi di Indonesia.

Maka dari itu, tata kelola investasi yang berada di Danantara harus dijalankan dengan benar.

“Artinya apa artinya pembelajaran mengenai INA SWF sebelumnya, tata kelola itu menjadi hal yang sangat penting,” pungkasnya. (GIB)