Polemik Tunjangan DPR, FITRA: Representasi DPR Berubah Menjadi Beban Fiskal Rakyat
Peneliti Seknas FITRA Bernard Allvitro. Tangkapan Layar Zoom Meeting TODAYNEWS.ID – Polemik kenaikan tunjangan anggaran yang didapatkan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sampai kini masih terus menjadi perbincangan publik.
Pasalnya kenaikan berbagai tunjangan DPR itu dilakukan di saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki penghasilan di bawah standar UMR.
Menanggapi itu, Peneliti Seknas FITRA Bernard Allvitro, menilai semestinya di saat pemerintah tengah menggencarkan melakukan pemangkasan anggaran, seharusnya hal itu juga berlaku bagi DPR.
Apalagi pendapatan tunjangan untuk satu orang anggota DPR mencapai puluhan juta rupiah dalam sebulan yang berbanding jauh dengan pendapatan mayoritas masyarakat Indonesia.
“Gaji dan tunjangan DPR jauh melebihi pendapatan rata-rata masyarakat. Ironisnya, saat anggaran publik dipangkas, DPR kehilangan sense of crisis-nya dengan menerima tunjangan rumah Rp50 juta/bulan per orang,” kata Bernard dalam Zoom Media Briefing Bertajuk Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusi dan Kemewahan Personal, Minggu (24/8/2024).
Bernard mengungkapkan bahwa negara harus menanggung kurang lebih Rp29 miliar per bulan untuk menanggung beban 580 orang anggota DPR.
“Negara menanggung Rp29 miliar/bulan atau Rp1,74 triliun selama 5 tahun jabatan untuk 580 orang anggota DPR,” ungkapnya.
Kata Bernard, meskipun nominal gaji pokok anggota DPR relatif kecil, namun dengan tambahan tunjangan jabatan, kehormatan, komunikasi intensif, hingga fasilitas lain yang membuatnya semakin besar jumlah yang didapat.
“Akumulasi membuat pendapatan DPR Rp55-66 juta/bulan, belum termasuk tunjangan baru,” ucapnya.
Untuk itu, kata Bernard, FITRA menilai DPR gagal menahan diri dalam memberi teladan melakukan pengelolaan anggaran dan justru membuat DPR menjadi lembaga yang membebani fiskal rakyat.
“FITRA menilai DPR gagal menahan diri memberi teladan dalam melakukan pengelolaan anggaran. Gaji dan tunjangan yang stabil di atas Rp1 triliun/tahun selama 3 tahun terakhir menunjukkan privilese,” pungkasnya.
“Kondisi ini menjadikan fungsi representasi DPR berubah menjadi beban fiskal rakyat,” demikian Bernard menambahkan.
83 Total CountPos terkait
Berita Favorit
