Polemik Penonaktifan BPJS Kesehatan, DPR-Pemerintah Sepakat Seluruh Layanan Dibayarkan Selama 3 Bulan ke Depan

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa pemerintah dan DPR sepakat untuk membayarkan seluruh layanan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) dibayarkan selama 3 bulan ke depan oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan Dasco usai pimpinan DPR menggelar rapat bersama pemerintah untuk membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Baca Juga

22 jam  lalu

Prabowo Kandidat Capres Terkuat

54 Akbar Budi

“Ya, jadi kalau tadi DPR dan Pemerintah sepakat bahwa selama tiga bulan, seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI, itu dibayarkan oleh pemerintah,” kata Dasco kepada wartawan.

Keputusan itu diambil usai kisruh penonaktifan terhadap sejumlah peserta BPJS PBI JK yang menjadi polemik publik.

“Jadi sudah sepakat, tadi bagian bayar-bayarnya pemerintah,” tambah Dasco menegaskan.

Baca Juga

4 hari  lalu

Demokrat: Ambang Batas Parlemen Harus Tetap Ada

95 Dhanis Iswara

Dasco mengatakan bahwa pihaknya telah meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memutakhirkan data kepesertaan BPJS PBI terbaru.

“Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPJS, Kementerian Kesehatan, itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru,” ujarnya.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Dasco mengatakan bahwa PBI merupakan sebuah program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional secara gratis.

“Namun, tidak semua masyarakat berpeluang mendapatkan BPJS Kesehatan PBI ini, hanya mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program tersebut,” kata Dasco dalam rapat yang digelar di ruang rapat Komisi V DPR.

“Oleh karenanya, perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran,” jelas Dasco.

Sebagai informasi, dalam rapat tersebut dihadiri oleh pihak pemerintah di antaranya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,

Sementara dari perwakilan DPR, yakni, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati dan Saan Mustopa serta Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini.