PKB Hormati Keputusan PDIP Tunda Retreat Kepala Daerah
Caption: Ketua DPP PKB Syaiful Huda. Foto: Instagram @syaifulhooda JAKARTA, todaynews.id – PKB buka suara soal instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah mengikuti retreat di Magelang.
Ketua DPP PKB, Syaiful Huda mengatakan, keputusan untuk menunda mengikuti retreat itu merupakan hak preogratif dari seorang ketum kepada kadernya.
Menurut Huda, setiap partai politik sejatinya memiliki mekanisme dan kedaulatan untuk memutuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan kondisi konstelasi politik.
“Ya, partai punya mekanisme dan kedaulatan sendiri untuk mengambil kebijakan. Jadi, saya tidak tahu persis ya, apa agenda-nya apa gitu. Tentu bisa langsung tanya ke Ibu Mega sama teman-teman PDIP. Tapi kita hormati, kita hargai,” kata Ketua DPP PKB Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (21/2/2025).
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Di sisi lain, Huda meyakini akan ada rekonsiliasi antara Megawati dan Presiden Prabowo mengenai kondisi politik saat ini.
“Mungkin enggak ikut dulu, nanti jadi ada agenda lagi, enggak tahu. Mungkin itu bagian dari kompromi mungkin nanti Ibu Megawati sama Pak Prabowo,” tandas Huda.
Sebelumnya, Megawati telah mengeluarkan surat perintah harian kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk lekas menunda mengikuti kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo.
Adapun keputusan itu tertuang di dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang telah diteken Megawati pada Kamis malam (20/2/2025).
Surat keputusan instruksi tersebut dikeluarkan, usai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Umum (KPK).
“Mencermati dinamika politik nasional, Kamis 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi,” bunyi surat instruksi. (GIB)
Pos terkait
