PKB Apresiasi Prabowo Cabut Izin Tambang 4 Perusahaan di Raja Ampat

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin tambang 4 perusahaan di Raja Ampat.

Hal tersebut Ratna sampaikan dalam keterangannya kepada wartawan mengutip pada Rabu (11/6/2025).

Baca Juga

2 bulan  lalu

DKPP Pastikan Tidak Menolak Aduan Yayasan Dewi Keadilan Indonesia

70 Akbar Budi

“Saya tentu mengapresiasi keberanian dan ketegasan pak Presiden Prabowo dalam mencabut izin usaha pertambangan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, terlebih di kawasan seunik dan sekaya Raja Ampat,” kata Ratna.

Politisi PKB itu mengingkatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menerbitkan Izin Usahan Pertambangan (IUP).

“Pemerintah tidak boleh gegabah dalam menerbitkan izin tambang,” jelas Ratna.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Kejagung Cekal Direktur PT Sritex ke Luar Negeri

107 Gibran Negus

Retna berujar, setiap izin harus melalui kajian mendalam, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

“Jika tidak, justru akan menimbulkan kerusakan permanen yang tak bisa diperbaiki,” kata Ratna.

Untuk ke depannya, lanjut Ratnah, harus ada transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemberian UIP terhadap perusahaan.

“Kita butuh komitmen bersama dalam menjaga lingkungan demi masa depan generasi yang akan datang,” pungkas Ratna.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat.

Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).

“Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut,” katanya.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan keberlanjutan negara.

“Jadi ditanya apa alasannya, alasannya adalah pertama memang secara lingkungan. Yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan Geopark,” kata Bahlil.

“Dan ketiga keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi,” pungkas Bahlil.

115 Total Count