Pimpinan Komisi X DPR Kritik Kebijakan MPLS yang Libatkan TNI-Polri di Jawa Barat
Caption: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani. Foto: Dok DPP PKBTODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, mengkritik kebijakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang melibatkan TNI-Polri di seluruh SMA, SMK dan SLB se-Jawa Barat berdasarkan kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi.
Hal itu disampaikan Lalu Hadrian dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendidasmen) Abdul Mu’ti, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
“Pak menteri sudah bagus kemarin mengeluarkan kebijakan bahwa MPLS maksimal 5 hari. Tetapi, paling tidak MPLS ini kita maksimalkan, guru-guru kemudian keluarga besar sekolah, jangan sedikit-sedikit tentara, sedikit-sedikit polisi,” ucapnya di ruang rapat Komisi X DPR.
Kata Lalu, hal ini harus menjadi catatan penting, sebab jangan sampai ada kesan ketidak kepercayaan terhadap guru-guru dalam mendidik siswa-siswi baru di sekolah pada masa MPLS.
“Kalau sedikit-sedikit begitu, berarti kita tidak percaya dengan pendidik kita dengan guru-guru kita,” tuturnya.
Anggota DPR dari Fraksi PKB itu menilai, dalam dunia pendidikan tidak bisa jika hanya mengedepankan ancaman untuk membuat peserta didik mengikuti aturan.
Menurutnya keterlibatan TNI dan Polri dalam dunia pendidikan dapat mengganggu perkembangan psikologis siswa-siswi di sekolah.
“Mungkin bagi kita tidak ada masalah dengan tentara, malah bagus, menurut saya bagus, tetapi bagaimana psikologis putra-putri kita, dari SMP masuk SMA dihadapkan dengan walaupun bahasanya bukan militeristik,” ujarnya
“Tetapi mari kita manfaatkan guru-guru kita, saya yakin lah para guru-guru kita pendidik kita juga memiliki kemampuan untuk pembelajaran karakter, pembelajaran budi pekerti. Saya rasa kita perlu memikirkan juga ini pak menteri,” tambahnya menegaskan.
14 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
Tidak ada komentar