Pesan Komisi IX ke Menteri P2MI yang Baru: Jangan Asal Membuka Moratorium
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh. Foto: Istimewa TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh atau Ninik, mengingatkan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin yang baru dilantik agar tidak asal dalam membuat kebijakan pembukaan moratorium penempatan PMI.
Ninik menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dibarengi dengan jaminan perlindungan yang jelas dan terukur bagi seluruh calon PMI.
“Jangan asal membuka moratorium tanpa kesiapan sistem perlindungan yang menyeluruh, “kata Ninik di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Ninik juga menekankan adanya perbaikan dan tata kelola yang baik terhadap calon PMI agar memiliki kompetensi dan siap bersaing dalam kancah global.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
“Kita harus memastikan bahwa calon PMI mendapatkan pendampingan yang sistematis dan terukur, sehingga kompetensi mereka benar-benar terjamin dan siap bersaing secara global,” ucapnya.
Srikandi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti soal pentingnya pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik pengiriman PMI secara ilegal.
Menurutnya praktik ini masih menjadi persoalan serius dan berdampak langsung pada keselamatan serta martabat para pekerja migran Indonesia.
“Pengawasan harus ditingkatkan. Pemerintah tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi sindikat atau oknum yang bermain di balik pengiriman PMI ilegal,” tegas Ninik.
Lebih lanjut, kata Ninik, praktik pengiriman PMI ilegal ini bukan hanya melanggar hukum tata negara, tetapi juga menyangkut masalah kemanusiaan.
“Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga soal kemanusiaan,” tegasnya.
Komisi IX DPR RI, lanjut Ninik, akan terus mengawal kebijakan dan program Kementerian P2MI agar senantiasa berpihak pada perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran, mulai dari proses pra-penempatan, masa kerja, hingga purna penempatan.
Pos terkait
