Perkuat Diplomasi Bebas Aktif, BKSAP DPR Tegaskan Siap Bermitra dengan Kemlu

TODAYNEWS.ID – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Ma’azat, menyatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) usai Presiden Prabowo Subianto melantik Arrmanatha Christiawan Nasir sabar Menlu baru menggantikan Sugiono.

Menurutnya kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat diplomasi Indonesia yang berlandaskan politik luar negeri bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Baca Juga

4 hari  lalu

Uji Nyali Ombudsman di 38 Provinsi: DPR Minta Tak Cuma Garang di Pusat

165 Akbar Budi

“BKSAP DPR RI siap berkolaborasi dan mendukung agenda Menteri Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi bebas aktif demi kemajuan dan kedaulatan bangsa, ” kata Syahrul dalam keterangan yang diterima, Senin (5/10/2026).

Syahrul juga mengatakan diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen perlu saling melengkapi dalam menjaga kedaulatan, memperluas kemitraan internasional, serta memperjuangkan kepentingan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

“Diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen harus saling melengkapi dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia, termasuk membela hak-hak rakyat Palestina, di berbagai forum internasional,” ujarnya.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Pimpinan DPR Izinkan Komisi XIII Cek Langsung Lapas Cibinong Buntut Temuan Fasilitas Mewah

126 Dhanis

Menurut Syahrul, pergantian kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri dapat menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif.

“Selamat kepada Bapak Arrmanatha Christiawan Nasir atas amanah baru sebagai Menteri Luar Negeri. Kita berharap diplomasi Indonesia ke depan semakin kuat, sehat, adaptif, dan mampu menjaga kepentingan serta mengawasi bangsa di tengah dinamika geopolitik global,” ujar politisi Fraksi PKS ini.

Syahrul mengatakan prinsip bebas aktif perlu ditempatkan sebagai instrumen strategi dalam merespons perubahan geopolitik sekaligus memperkuat hubungan bilateral, regional, dan multilateral.

Diplomasi Indonesia, kata dia, juga memastikan perlunya perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan memperluas kerja sama yang mendukung pembangunan nasional.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi objek dalam perubahan geopolitik. Diplomasi kita harus mampu menjaga kedaulatan, memperluas kemitraan, melindungi WNI, serta memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam menentukan kepentingannya sendiri,” pungkas politisi dari Daerah Pemilihan Umum Riau ini.