Penonaktifan PBI Dapat Menganggu Pencapaian Target UHC Nasional

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, meminta pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera memberikan afirmasi kebijakan khusus bagi kabupaten/kota yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Menurutnya langkah ini sangat penting dilakukan agar kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN tidak menurunkan capaian kepesertaan di daerah yang sudah UHC.

Baca Juga

1 hari  lalu

Prabowo Ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek dan Sampaikan Harapannya

84 Dhanis Iswara

“Target nasional itu akumulasi capaian UHC di daerah. Kalau daerah yang sudah UHC kepesertaannya turun akibat penonaktifan PBI, pencapaian target nasional bisa terganggu,” kata Edy dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, target UHC nasional hanya bisa tercapai jika semua kabupaten/kota di Indonesia mempertahankan status UHC.

Ia pun mengingatkan, bahwa kebijakan penonaktifan PBI berpotensi menurunkan jumlah peserta aktif, terutama di daerah yang selama ini telah bekerja keras memastikan hampir seluruh penduduk terdaftar dalam program JKN.

Baca Juga

1 minggu  lalu

ESDM Siapkan Regulasi Baru LPG 3 Kg, Pemerintah Desain Ulang Skema Subsidi

137 Afrizal Ilmi

“Jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa menurunkan persentase cakupan bahkan menggeser status UHC yang sudah diraih,” jelas Edy.

Lebih lanjut, Edy menjelar bahwa daerah yang sudah UHC tidak bisa diperlakukan sama dengan daerah yang belum mencapai cakupan semesta.

Karena itu menurutnya, diperlukan kebijakan afirmatif sebagai perlindungan atas capaian tersebut, termasuk mekanisme transisi yang adaptif, sinkronisasi data yang lebih presisi, dan koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah sebelum penonaktifan dilakukan.

“Pemerintah pusat harus merespons dengan memberikan afirmasi kebijakan khusus agar status UHC tetap terjaga. Jangan sampai kebijakan administratif justru menurunkan kepesertaan dan merugikan masyarakat,” tegas legislator Dapil Jawa Tengah III itu.

Untuk itu, ia pun menyatakan komitmennya akan terus mengawal kebijakan ini melalui fungsi pengawasan di Momio IX DPR, guna memastikan cakupan JKN tetap terjaga, dan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terganggu.