Pengamat Sebut Pihak yang Minta Program MBG Dihentikan Tak Paham Persoalan

TODAYNEWS.ID – Pemerintah Indonesia memutuskan melakukan efisiensi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai antisipasi terhadap gejolak perang yang masih berlanjut di kawasan Timur Tengah.

Salah satu langkah efisiensi tersebut yakni dengan membatasi penyaluran menjadi 5 hari per minggu yang diklaim akan menghemat APBN hingga Rp20-40 triliun per tahun.

Baca Juga

6 hari  lalu

Operasi Ketupat 2026 Resmi Ditutup

87 Akbar Budi

Meski begitu, kebijakan efisiensi MBG dinilai publik tidaklah tepat, pasalnya banyak kalangan yang memandang dan mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara atau dialihkan ke program lain yang dianggap lebih bermanfaat.

Menanggapi itu, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah, menilai bahwa pihak-pihak yang menyuarakan agar program MBG dihentikan adalah pihak yang tidak mengerti persoalan. Oleh karena itu, menurutnya Program MBG harus tetap berjalan.

“Kalau saya sih ingin tetap lanjut ya, karena ini kan yang menginginkan berhenti itu mereka yang gak memahami bahwa ini untuk kalangan menengah kebawah, ini kan untuk masyarakat miskin dan kemiskinan ekstrem sebenarnya,” kata Trubus saat dihubungi TODAYNEWS, Rabu (1/4/2026).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Menhub Minta Masyarakat Maksimalkan Waktu WFA Guna Urai Kepadatan Puncak Arus Balik

66 Dhanis Iswara

Menurut Trubus, apa yang sudah ditetapkan dalam APBN tidak bisa semerta-merta dihentikan begitu saja, karena justru akan menjadi masalah baru di kemudian hari.

“Kalau kebijakannya dihentikan, nanti kita membongkar apa yang sudah ditetapkan di dalam APBN, kan gitu. Nah, sementara kan APBN sudah disetujui, sudah dijalankan jadi lebih baik sekarang pemerintah memperbaiki tata kelolanya,” kata Trubus.

Lebih lanjut, Trubus menyarankan agar pemerintah mengevaluasi para penerima manfaat program MBG yang ada di sekolah-sekolah menengah ke atas.

“Yang perlu dievaluasi itu untuk sekolah yang kelas menengah ke atas mungkin yang di kota-kota ini yang harusnya dievaluasi, jadi kalau dihentikan saya rasa malah menimbulkan persoalan baru,” jelas Trubus.

Lebih jauh, kata Trubus, kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah di berbagai sektor bukan karena persoalan program MBG memiliki anggaran besar, sehingga menyedot anggaran di sektor lain.

“Bukan masalah anggarannya, karena memang pemerintah menyatakan terus anggarannya masih ada, berarti pemerintah mampu kemudian ada usulan kalau lima hari saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan efisiensi program MBG sebagai langkah efisiensi anggaran dalam menghadapi dinamika konflik di Timur Tengah.

“Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T, dan daerah yang dengan tingkat stunting tinggi,” ungkap AirTengah pada Selasa (31/3/2026).

Namun demikian, efisiensi pelaksanaan program MBG untuk asrama, daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta daerah yang dengan tingkat tengkes (stunting) tinggi tetap enam kali dalam seminggu.

Selanjutnya Airlangga juga menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini diproyeksikan bakal menghemat APBN hingga Rp20 triliun.

“Potensi penghematan dari kegiatan ini (efisiensi pelaksanaan program MBG menjadi lima hari seminggu) mencapai Rp20 triliun,” papar Airlangga.