Pengadaan Puluhan Ribu Motor Listrik Dinilai Tidak Memiliki Urgensi bagi Program MBG

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, menyoroti harga pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai terlalu tinggi.

“Kita bisa lihat motor serupa dengan yang sudah diproduksi di beberapa merk, harganya setengah dari harga dari motor yang didatangkan. Ini kan Per unit nya 50 puluhan juta yaa kurang lebih antara 45 sampai 50 juta,” kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Baca Juga

22 jam  lalu

Legislator Minta Pengawasan Aset Negara Diperketat Seiring Kebijakan Penghematan BBM Melalui WFH

41 Dhanis Iswara

Pasalnya kata Charles, harga motor-motor listrik yang sudah diproduksi di Indonesia tidak mencapai harga yang dilaporkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Harga retail dari motor-motor listrik yang sudah diproduksi di Indonesia dengan suku cadang yang sudah tersebar luas ya harganya enggak sampai segitu, bahkan 20 sekian juta sudah bisa mendapatkan motor,” ujarnya.

Selain itu, Charles menegaskan pengadaan motor tersebut sangat tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi yang saat ini diterapkan pemerintah imbas dampak perang di Timur Tengah.

Baca Juga

6 hari  lalu

Rivqy: Jangan Biarkan Harga Tiket Pesawat Melambung, Negara Harus Hadir

68 Akbar Budi

Untuk itu, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mendesak BGN untuk membatalkan pengadaan motor tersebut karena tidak memiliki urgensi bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Jadi kalau bisa saya katakan secara jujur, pengadaan 20 ribu motor itu sangat tidak proper, sehingga kami mau menanyakan nanti tujuannya apa, urgensinya apa, dan dasar pengadaan itu seperti apa,” tegas Charles.

Sebab kata Charles, pengadaan tersebut sejatinya tidak sesuai dengan tujuan utama program MBG yang ingin memperbaiki gizi anak Indonesia.

“Program ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia, sehingga penggunaan anggaran harus fokus untuk tujuan utama itu,” jelas Charles.

Maka dari itu, Komisi IX DPR kata Charles, akan memanggil Kepala BGN dalam rapat pada pekan depan untuk menggali informasi lebih dalam terkait program pengadaan motor listrik tersebut.

“Dan kami sudah mengagendakan untuk memanggil BGN hadir di DPR minggu depan untuk kami tanyakan terkait berbagai isu tentang MBG termasuk terkait dengan pengadaan dua puluh ribuan motor Listrik yang diadakan oleh BGN,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, bahwa pengadaan ribuan motor listrik untuk kepala SPPG bukan program dadakan.

Ia menjelaskan, awal mula pengajuan anggaran pengadaan motor listrik sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025.

“Pengadaan motor listrik itu jadi bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program baru yang muncul secara tiba-tiba,” tegas dia di Jakarta, Kamis (9/4).

Namun di akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran.

Mekanisme ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60 persen unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100 persen unit.

Hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01 persen atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan.

“Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2,” ujarnya.

Dadan menyatakan, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit.

Adapun saat ini, seluruh kendaraan tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan. Pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan operasional di masing-masing wilayah.

“Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel,” jelas Dadan.