Pemprov DKI Ambil Langkah Tegas Atasi Tawuran dan Kemacetan Jakarta

TODAYNEWS.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat lintas sektor untuk membahas penyelesaian masalah tawuran dan kemacetan di ibu kota. Berbagai kebijakan tengah dikaji, dari kerjasama dengan kriminolog dan psikolog, kampanye #JagaJakarta, hingga pembentukan Satgas Antitawuran.

Rapat yang digelar di Balai Kota pada Kamis (26/6/2025) dihadiri staf khusus gubernur, sekretaris daerah, asisten sekda, kepala dinas, dan direksi BUMD terkait.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Kisah Spiritual Soekarno Tersaji di Kota Surabaya, Tampilkan Sosok Religius Sang Proklamator

92 Pramitha

Koordinator Staf Khusus Gubernur, Firdaus Ali, menyebut tawuran di Jakarta masalah turun-temurun.

“Kehadiran Pemprov Jakarta sangat dinanti publik,” katanya.

Pemprov DKI menjajaki kerjasama dengan psikolog dan kriminolog universitas di Jakarta untuk solusi lebih menyeluruh.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Wali Kota Semarang Jalin Komunikasi Diplomasi Dengan Hadiri Ulang Tahun Raja Charles III

93 Yunita

Wakil Koordinator Staf Khusus, Yustinus Prastowo, menegaskan pentingnya tindakan tegas menghentikan tawuran.

“Perlu enforcement kuat. Teori ‘broken windows’ bisa diterapkan,” ujarnya.

Staf Khusus Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Soemarno, mengusulkan kampanye #JagaJakarta. Ia juga dorong patroli Forkopimda dan penggunaan CCTV AI.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Marullah Matali menyarankan pendekatan ekonomi sosial. Ia sebut pemberian insentif di wilayah bebas tawuran dan disinsentif di daerah rawan.

Usulan pembentukan Satgas Penertiban Tawuran juga diusulkan.

“Satgas harus segera dibentuk dan operasi lapangan masif dijalankan,” kata Wisnu Permadi, staf khusus bidang pembangunan SDM.

Disamping itu, Rapat juga membahas kemacetan akibat proyek konstruksi. Pemprov akan beri sanksi tegas kontraktor yang tak patuhi standar keselamatan dan pengelolaan lalu lintas.

Proyek MRT, LRT, JSDP, PAM Jaya, dan Harbour Road Toll disebut jadi penyebab kemacetan di jalan utama Jakarta.

Wakil Koordinator Staf Khusus, Prastowo menyampaikan, masyarakat butuh petugas Dinas Perhubungan di lapangan. Mereka harus atur lalu lintas di lokasi proyek.

114 Total Count