Pemerintah Siapkan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha, Menteri PANRB: Supaya Bansos Tepat Sasaran
Menteri PANRB, Rini Widyantini. Foto: Istimewa TODAYNEWS.ID – Dalam memperkuat ketepatan sasaran penerima program bantuan sosial (bansos) serta peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah mengambil langkah strategis melalui implementasi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, menjelaskan kedua kartu itu diusulkan menjadi satu ekosistem digital penyaluran bansos yang saat ini sedang dalam uji coba digitalisasi.
Inisiatif ini didorong dengan pendekatan transformasi digital dan kolaborasi lintas sektor yang mengutamakan kebutuhan pengguna (user-centric).
“Kami mendukung sepenuhnya persiapan dan peluncuran kartu ini. Namun kita perlu mengintegrasikan program-program ini secara menyeluruh,” kata Rini dalam keterangan resminya, Sabtu (27/9/2025).
“Kita perlu membangun ekosistem yang terintegrasi. Saya usul agar kartu ini tentunya dapat dibangun berbasis tata Kelola digital DPI (Digital Public Infrastructure),” lanjutnya.
Mentri Rini menyampaikan bahwa implementasi kartu-kartu ini akan berjalan efektif apabila ditopang oleh DPI yang meliputi Digital ID untuk autentikasi, Data Exchange untuk keterhubungan data lintas instansi, dan Digital Payment untuk memastikan transaksi yang cepat dan aman.
“Pembangunannya harus mengedepankan perlindungan data, security by design, serta security awareness, untuk membangun digital trust,” ucapnya.
“Dengan demikian, Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha bukan instrumen yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari Upaya kita untuk integrasi layanan pemerintah menuju layanan terpadu,” tambah Rini menjelaskan.
Kata Rini, saat ini, piloting digitalisasi bansos sedang berjalan melalui interoperabilitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini juga diharapkan menjadi bagian lanjutan dari piloting ini, khususnya dalam aspek penyaluran Bansos yang lebih terpadu dan efisien.
“Kita ingin memastikan supaya bantuan-bantuan ini tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan layanan publik yang lebih akuntabel, efisien, dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan sektor UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Rini juga mengungkapkan perlu strategi perencanaan yang komprehensif untuk fokus pada program yang menuntut kolaborasi lintas sektor. Selain itu, perlu desain keterpaduan top-down yang memanfaatkan tata Kelola digital dan data, dengan layanan yang suer-centric.
“Selanjutnya, DPI harus diperkuat untuk menjamin akuntabilitas,” sambugnya.
Sedangkan terkait masalah keamanan siber dan perlindungan data pribadi, Rini menekankan agar hal itu wajib diterapkan secara konsisten untuk menjaga kepercayaan publik.
1 Total CountPos terkait
Berita Favorit
Tidak ada komentar