Pemerintah Harus Terbuka soal Untung-Rugi Danantara
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Instagran @prabowo JAKARTA, todaynews.id – Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economic (Core) Muhammad Faisal merespons soal pernyataan dari Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto yang memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat diaudit oleh lembaga hukum.
Faisal menilai, transparansi itu penting dilakukan dalam rangka untuk mencegah munculnya potensi-potensi penyalahgunaan wewenang di dalam sistem tata kelola BPI Danantara.
Ia mengatakan, modal awal BPI Danantara berasal dari kebijakan efisiensi APBN. Atas kebijakan tersebut, ada sektor-sektor yang terdampak kerugian.
“Nah sekarang kerugian yang telah terjadi dalam sektor-sektor yang dipangkas itukan sudah jelas,” katanya kepada TODAYNEWS, Selasa (25/2/2025).
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Maka dari itu, kata Faisal, pemerintah juga harus menjelaskan secara rinci kepada pubik apa saja yang akan dikerjakan BPI Danantara ke depan.
“Keuntungan (Danantara)-nya juga harus jelas dulu ini dan kalau bisa ya segera mungkin membuka nanti,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan kebermanfaatan Danantara bagi masyarakat.
Program Tidak Esensial Dihilangkan
Faisal juga menyoroti keputusan Prabowo yang melakukan efisiensi anggaran yang digunakan untuk modal awal Danantara dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengatakan bahwa sah-sah aja Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran.
Yang terpenting, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diutamakan.
“Kegiatan esensial itu harus tetap dijalankan ya, yang penting, kegiatan yang tidak penting atau tidak esensial itulah justru yang dihilangkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, program yang dijalankan harus sesuai dengan anggaran yang tersedia.
“Jadi efisiensi itu artinya tidak di mark up tidak ada pemborosan,” tandas Faisal. (GIB)
Pos terkait
