Pemerintah Berpotensi Dapat Tambahan Saham PT Freeport

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya transparansi dan ketelitian dalam proses penambahan kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia.

Nevi menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi memperoleh tambahan 12 persen saham dari PT Freeport Indonesia. Dengan penambahan tersebut, porsi kepemilikan pemerintah akan meningkat signifikan.

Baca Juga

5 hari  lalu

Tingkatkan Pengawasan Bus Jelang Nataru, Kemenhub Kencangkan Kegiatan Rampcheck

8 Dhanis Iswara

“Insya Allah nanti pemerintah Indonesia akan mendapatkan saham lagi 12%. Jadi nanti total saham pemerintah itu 63%,” ujar Nevi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Namun, ia mengingatkan bahwa proses ini tidak boleh dilakukan terburu-buru. Setiap langkah harus melalui pembahasan matang agar keputusan yang diambil benar-benar menguntungkan negara.

“Kita harapkan dengan kita mendapatkan saham 12% ini harus kita pastikan bahwa ini harus dibahas dengan hati-hati, dengan teliti, bijaksana, dan tentu memberi keuntungan yang banyak kepada Pemerintah Republik Indonesia,” tegasnya.

Baca Juga

5 hari  lalu

Puan Maharani Minta Evakuasi Warga Semeru Diprioritaskan Usai Erupsi Besar

7 Afrizal Ilmi

Selain itu, Politikus PKS ini juga menyinggung soal status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dimiliki Freeport.

Nevi menegaskan bahwa ketentuan terkait IUPK menjadi bagian penting dalam menentukan arah pengelolaan tambang ke depan, termasuk struktur kepemilikan dan keberlanjutan operasi.

Sebab itu, Nevi mengingatkan bahwa sejatinya setiap IUPK yang habis masa berlakunya maka kembali ke Pemerintah melalui proses yang diatur sesuai Undang-undang.

“Setelah itu, Negara yang menentukan untuk pemberian IUPK sebagai kelanjutan operasi pertambangan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Nevi juga menyoroti rencana perpanjangan kegiatan eksplorasi Freeport yang saat ini sedang dibahas bersama pihak terkait, termasuk McMoRan.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya di Timika harus memastikan keberlanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi negara.

“Ketika kita setuju pelepasan saham ini, kita pastikan bahwa keuntungannya akan berada di Pemerintah Indonesia,” pungkasnya.