Pemerintah Beri Bantuan Uang Tunai ke Korban Bencana, DPR: Harus Tepat Sasaran

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, menekankan kepada pemerintah agar penyaluran bantuan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera dilakukan secara tepat sasaran dan transparan.

Menurutnya bantuan kebutuhan hidup tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat korban bencana yang hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan mereka.

Baca Juga

2 hari  lalu

Angka Kecelakaan Nataru 2025 Turun, DPR Dorong Strategi Penyempurnaan untuk Mudik Lebaran 2026

4 Dhanis Iswara

Karena itu, bantuan ini diberikan sebagai upaya membantu korban bencana memenuhi kebutuhan dasar mereka pascakejadian.

“Kami mendukung bantuan kebutuhan hidup kepada masyarakat korban banjir dan longsor di Sumatera. Namun yang paling utama, pemerintah harus memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan,” ujar Mahdalena di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Sebelumnya diberitakan, setiap keluarga terdampak bencana juga akan menerima bantuan sebesar Rp3 juta untuk kebutuhan perlengkapan rumah tangga.

Baca Juga

6 hari  lalu

Komisi X DPR Minta Pemulihan Mental Siswa Korban Bencana Jadi Prioritas Utama

7 Dhanis Iswara

Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan untuk menopang kebutuhan sehari-hari para korban.

Untuk itu, Mahdalena menekankan, bahwa satu bulan lebih pascabencana, kondisi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara masih jauh dari kata pulih. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta harus memulai kembali kehidupan dari nol.

“Masyarakat korban bencana ini bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan sumber penghidupan. Bantuan pemerintah menjadi penopang utama agar mereka bisa bertahan dan perlahan bangkit untuk melanjutkan kehidupan,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah melakukan pendataan secara akurat dan berkeadilan agar tidak ada korban yang terlewat atau justru pihak yang tidak menerima bantuan.

Mahdalena menegaskan, jika ditemukan penyelewengan dalam proses penyaluran bantuan, pemerintah harus bertindak tegas.

“Mereka adalah saudara-saudara kita yang sudah terkena dampak banjir dan longsor. Sampai penderitaan mereka bertambah karena bantuan dipersulit, salah sasaran, atau bahkan diselewengkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Politikus PKB ini mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran bantuan.

Oleh karena itu, evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh bantuan berjalan sesuai aturan dan benar-benar berdampak pada pemulihan kehidupan masyarakat korban bencana.