Pembentukan Koperasi Merah Putih Dianggap Terburu-Buru, Menkop : Masa Pemerintah Kerja Cepat Gak Boleh  

TODAYNEWS.ID – Menteri Koperasi (Menkop) Budie Arie Setiadi buka suara terkait sejumlah kritik yang dilayangkan berbagai pihak soal pembentukan Koperasi Merah Putih yang telah digagas Presiden Prabowo dianggap terlalu terburu- buru.

Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Budie Arie itu menilai pendapat itu sangat keliru lantaran program Koperasi Merah Putih itu telah digagas melalui pembahasan yang matang meski telah terkesan cepat.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Prabowo Bakal Putuskan Polemik Empat Pulau Berdasarkan Aspirasi dan Historis

537 Akbar Budi

Ia memastikan, bahwa program itu sebelumnya telah digagas dengan melalui pembahasan yang cermat dengan melibatkan sejumlah pihak yang memiliki pemahaman terkait dunia koperasi.

“Kita cepat bukan grasak-grusuk. Masa pemerintah kerja cepat buat rakyat nggak boleh? Enggak grasak-grusuk karena semuanya dikawal,” terang Budie Arie dalam agenda diskusi yang digelar di gedung Ombudsman RI, Kamis (12/6/2025).

Budi mengklaim bahwa program Koperasi Merah Putih tersebut adalah bentuk manifestasi bentuk komitmen Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Jadi Perebutan Aceh dan Sumut Sejak 2008, Apa Istimewanya 4 Pulau Ini?

562 Azis Arriadh

Ia berkelakar bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan sebuah momentum sejarah baru bagi negara Indonesia lantaran berdiri dengan jumlah lebih 80.000 koperasi di seluruh desa.

“Indonesia membuat sejarah. Pak Presiden buat sejarah,” kelakar Budi.

Di sisi lain, Budi Arie juga turut menekankan bahwa pihaknya akan menjamin kualitas program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut.

Budi Arie menambahkan, pihaknya saat ini juga menetapkan berbagai aturan yang akan diterapkan mulai dari tahapan musyawarah desa hingga mendorong aspek legalitas koperasi ketika berjalan.

“Ingat loh, kita semua sesuai tahapan. Ada musyawarah desa khusus, kita kawal pesertanya, aspek hukum dan notarisnya, legalitasnya. Kita mau program ini kredibel,” tandas Budie Arie. (GIB)