Pembayaran Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Sering Telat, DPR Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, menyoroti masih sering terjadinya keterlambatan pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu.

Sebab itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan membantu pemerintah daerah dalam membayar gaji guru tersebut.

Baca Juga

1 hari  lalu

Uang Sudah Turun, Pemulihan untuk Korban Bencana Harus Dipercepat

60 Dhanis Iswara

Menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu, persoalan keterlambatan dan ketidakpastian pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu tidak boleh terus berlarut-larut.

Lalu menegaskan bahwa negara harus hadir menjamin kesejahteraan para guru yang telah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kami mendesak pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dalam membayar gaji atau honor guru PPPK paruh waktu. Mereka berhak mendapatkan gaji yang layak dan dibayarkan tepat waktu,” tegas Lalu, Rabu (4/3/2026).

Baca Juga

1 hari  lalu

Bahtra Bela Masyarakat Sultra yang Jadi Korban Penipuan Travel Umrah

61 Dhanis Iswara

Dia meminta adanya kebijakan khusus dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Ia mendorong Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) agar segera mengusulkan kebutuhan anggaran pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT), sehingga dapat segera dialokasikan dan dicairkan.

“Kami meminta Mendikdasmen berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mengusulkan anggaran melalui skema ABT. Ini penting agar ada kepastian anggaran dan tidak membebani fiskal daerah yang saat ini juga terbatas,” ujarnya.

Lalu Hadrian menegaskan, Komisi X DPR RI akan terus mengawal dan memperjuangkan nasib guru PPPK paruh waktu agar mendapatkan haknya secara adil.

Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

“Pihak kami di Komisi X akan terus memperjuangkan aspirasi guru PPPK paruh waktu. Jangan sampai mereka yang menjadi ujung tombak pendidikan justru tidak mendapatkan kepastian kesejahteraan,” pungkasnya.