Pembangunan Jawa Tengah Butuh Kolaborasi dengan Berbagai Elemen

TODAYNEWS.ID – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pembangunan di wilayahnya butuh kolaborasi dengan berbagai elemen. Oleh karenanya, pendekatan pemerintahan kolaboratif (collaborative government) terus dijalankan untuk kemajuan provinsi ini.

Kolaborasi tersebut, lanjut dia, dilakukan dengan mengintegrasikan program antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Tidak cukup hanya itu, kolaborasi dengan instansi terkait serta seluruh potensi masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak swasta lainnya juga diperlukan.

Baca Juga

4 hari  lalu

Soroti Lonjakan Deforestasi di Sumatera dan Izin Ekstraktif, Komisi IV Dorong Revisi UU Cipta Kerja

11 Dhanis Iswara

Sampai saat ini, Pemprov Jateng telah menjalin kerjasama dengan puluhan rektor perguruan tinggi di Jawa Tengah. Kerja sama dengan universitas lain di luar Jawa Tengah juga sudah dilakukan dan akan terus dikembangkan.

“Kita gandeng dengan beberapa kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah,” kata Luthfi, Rabu (10/12/2025).

Apalagi, membangun daerah tidak akan cukup hanya mengandalkan APBD atau APBD saja, tapi juga kontribusi dari sektor investasi. Realisasi investasi Jateng sampai triwulan III 2025 sudah mencapai Rp66,13 triliun.

Baca Juga

1 hari  lalu

Soal Viralisasi Bansos, DPR: Pemerintah Tak Perlu Kalah Gengsi dari Gotong Royong Rakyat

5 Dhanis Iswara

Maka dari itu, Luthfi mendorong dikembangkannya konsep aglomerasi dalam berbagai sektor. Artinya daerah-daerah di setiap eks karesidenan di Jawa Tengah perlu kerja sama dengan daerah-daerah di sekitarnya, baik dalam hal ekonomi, pariwisata, maupun sektor lainnya.

” Di Jawa Tengah itu ada enam eks karesidenan. Kami dorong untuk adanya aglomerasi untuk menumbuhkan ekonomi baru,” jelasnya.

Bahkan, kolaborasi tersebut juga dilakukan dengan provinsi-provinsi lain. Misalnya Provinsi Jawa Tengah sudah menjalin kerja sama dengan Kepulauan Riau, Lampung, Maluku Utara, Jawa Timur, dan lainnya. Kerja sama tersebut mencakup investasi, UMKM, ketahanan pangan, dan BUMD.