Partai Buruh Tolak Pilkada Lewat DPRD: Politik Transaksional Makin Brutal

TODAYNEWS.ID – Partai Buruh menolak usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai Buruh menilai, pilkada melalui DPRD membatasi hak-hak rakyat untuk memilih calon pemimpinnya secara langsung.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan pemilihan langsung memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih calon kepala daerah.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Presiden Prabowo Percepat Pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi

16 Dhanis Iswara

Selain itu, rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan. “Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat,” katanya dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).

Said Iqbal mengatakan, pilkada melalui DPRD hanya akan menimbulkan politik transaksional yang semakin brutal. “Potensi money politics akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pilkada langsung merupakan perjuangan panjang reformasi. Ia mengatakan, ada darah rakyat, mahasiswa, dan buruh dari perjuangan panjang tersebut. “Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” katanya.

Baca Juga

17 jam  lalu

DPR Dukung Langkah Istana Dorong Polri Investigasi Teror Terhadap Influencer-Aktivis

4 Dhanis Iswara

Said Iqbal menepis anggapan pilkada langsung berbiaya mahal. Menurutnya, yang membuat biaya mahal karena praktik politik uang.

Oleh karena itu, Partai Buruh mendorong agar adanya aturan baru pada undang-undang pemilu terkait dengan transparansi hasil suara.

Partai Buruh mengusulkan agar setelah penghitungan suara di TPS, daftar suara, tabulasi, dan rekapitulasi disampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu.

Dengan begitu, setiap partai dapat saling mengetahui hasil suara secara terbuka. “Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan,” pungkasnya.