TODAYNEWS.ID – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyoroti fenomena massifnya pelanggaran yang ditemukan di dalam pelaksanaan kontestasi pemilu dan pilkada serentak di Indonesia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KIPP, Kaka Suminta menilai pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga peserta pemilu.
“Saya pikir KPU dan Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri karena di dalamnya ada partai politik dan partai politik saya pikir ya yang paling bertanggung jawab dalam proses ini,” ungkap Kaka kepada TODAYNEWS, Sabtu (26/4/2025).
“Karena ini berkaitan juga dengan sebenarnya kalau dari pandangan lebih luas demokrasi di indonesia itu artinya kandidat partai politik itu tidak berebut progam untuk memenangkan kontestasi,” tambah Kaka.
Ia menerangkan bahwa meraih suara dengan cara curang bertentangan dengan sistem pemilu di Indonesia. Bahkan, hal itu mencedarai nilai-nilai demokrasi.
“Mereka menggunakan cara yang sebenarnya bertentangan atau kontraproduktif dengan negara yang demokratis. Sehingga, ini mencederai demokrasi kita,” ujar Kaka.
Maka dari itu, partai politik harus melakukan pembinaan terhadap seluruh kadernya dalam memaknai sebuah demokrasi.
“Jadi perlu untuk memikirkan kaderisasi kemudian juga sistem meritokrasi dan demokratisasi di partai politik,” tandas Kaka.