Panggil Bahlil ke Istana, Prabowo Komitmen Percepat Implementasi PLTS Satu Desa Satu Megawat

TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian energi dengan mempercepat implementasi program energi baru terbarukan (EBT), khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skema satu desa satu megawat.

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai dipanggil Kepala Nagara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (26/11/2025).

Baca Juga

15 jam  lalu

Jakarta Berlin Perkuat Kemitraan Strategis, Gubernur Pramono Bahas Transportasi Berkelanjutan

4 Azis Arriadh

“Kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus dieksekusi terkait dengan satu desa satu megawatt,” kata Bahlil kepada awak media usai pertemuan tersebut.

Bahlil menjelaskan bahwa pembahasan teknis telah mencapai tahap akhir, terutama terkait skema pelaksanaan dan pembiayaan proyek.

Pemerintah kata Bahlil, menargetkan agar program tersebut dapat segera berjalan sebagai bagian dari transformasi energi nasional.

Baca Juga

2 hari  lalu

KDM Tegaskan Larangan Study Tour Masih Berlaku, Klaim Pariwisata di Jabar Malah Semakin Meningkat

7 Asep Awaludin

“Alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya,” tambahnya.

Program besar ini ditujukan untuk membawa listrik bersih dan terjangkau hingga ke desa-desa dan wilayah terpencil, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mempercepat transisi menuju masa depan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan.

Tidak hanya implementasi energi baru dan terbarukan, Menteri ESDM menyampaikan bahwa pada rapat tersebut turut dibahas mengenai peristiwa di Bandara Morowali.

Menurutnya, tim satuan tugas telah ditugaskan untuk melakukan investigasi termasuk memastikan ada atau tidaknya dugaan aktivitas pertambangan ilegal.

“Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapa pun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal, ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH, ataupun menambang di areal yang ada nikelnya, atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya tetap akan diproses secara umum,” paparnya.

Menteri ESDM pun menegaskan arahan Presiden Prabowo untuk tetap menegakkan aturan dalam sektor pertambangan dan menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk bertindak tegas tanpa pengecualian.

“Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar,” tegasnya.

Adapun pertemuan strategis ini menandakan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem energi bersih nasional sekaligus menata ulang sektor pertambangan agar berjalan bersih, transparan, dan berkeadilan.