P2G Soroti Anggaran Minimalis Kemendikdasmen, Bagaimana Nasib Guru Honorer?

TODAYNEWS.ID – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan keputusan DPR RI yang tidak menyetujui kenaikan anggaran Kemendikdasmen, khususnya yang diperuntukkan untuk tunjangan guru non ASN dan Program Indonesia Pintar (PIP) serta kebutuhan lainnya.

Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriwan Salim menyampaikan tahun 2026 anggaran Kemendikdasmen hanya menerima anggaran sebesar Rp55 triliun.

Baca Juga

4 hari  lalu

Istana Pastikan Belum Ada Surpres Prabowo untuk Ganti Kapolri

8 Dhanis Iswara

Padahal, dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan mandatory budget atau mandatory spending kewajiban konstitusi minimal 20 persen dari APBN.

“Kalau kita hitung APBN kita tahun 2026 rencana APBN sebesar Rp757 triliun. Kalau Kemendikdasmen hanya mendapatkan Rp55,4 triliun, hanya mengoolah 7 persen saja (dari APBN),” kata dia kepada TODAYNEWS, Jumat (19/92025).

Satriwan tidak yakin dengan anggaran sebesar itu tidak bisa menjalankan program pendidikan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga

1 hari  lalu

Bandara Ahmad Yani Semarang Raih Juara I Ajang ENSIA 2025

5 Yunita

“Bagaimana negara bisa meningkatkan kesejahteraan guru honorer, meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan kesejahteraan guru-guru PAUD,” jelas dia.

“Bagaimana pemerintah bisa mewujudkan wajib belajar 13 tahun mulai dari PAUD, mengingat anggaran pendidikannya sangat minimalis,” kata dia.

Satriwan menyoroti anggaran kementerian lain dan anggaran Makan Bergizi Gratis yang diambil dari anggaran pendidikan.

Dia mengatakan, jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan guru, kompetensi guru, dan mengikuti program pendidikan profesi guru yang ditargetkan sebanyak 800 ribu guru dibayai oleh negara sulit terwujud, karna tidak ada dukungan anggaran.

“Tentu anggaran pendidikan yang dikelola Kemendikdasmen harus mampu untuk membiayai untuk meng-cover semua kebutuhan-kebutuhan tersebut,” kata dia.

Menurutnya, sangat wajar bila masih ada guru honorer dan guru PAUD yang masih menerima gaji sebesar Rp300 ribu per bulan.

“Jadi wajar kalau gaji guru Rp300 ribu guru honorer dan guru PAUD, anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kemendikdasmen itu memang juga sangat minimalis,” tutur dia.

Satriwan menilai Kemendikdasmen menjadi kementerian yang tidak mendapatkan perhatian lebih terkait kebutuhan anggaran.

“Saya bisa mengatakan Kemendikdasmen itu kementerian yang yatim piatu dalam hal pengelolaan anggaran pendidikan,” pungkas dia.

5 Total Count