Ombudsman Tegaskan Siap Jadi Mitra Strategis Awasi Program Koperasi Merah Putih
Caption: Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih (tengah), Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto (kiri) dan Menteri Koperasi RI Budie Arie Setiadi (kanan). Foto: Negus GibranTODAYNEWS.ID – Ombudsman Republik Indonesia (RI) siap menjadi mitra strategis untuk membantu pemerintah melakukan pengawasan terhadap pembentukan program Koperasi Merah Putih (KMP).
Pernyataan itu disampaikan Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam diskusi tematik yang bertajuk ‘Problematika Koperasi Desa Merah Putih : Tantangan dan Dampak Terhadap Pemerintahan Desa dan Keberlanjutan KUD dan Bumdes yang digelar di gedung Ombudsman, Kamis (12/6/2025).
Dalam keterangannya, sosok pria yang akrab disapa Najih itu juga menegaskan bahwa pihaknya juga menyampaikan sejumlah poin catatan masukan ke pihak pemerintah mengenai pengawasan pembentukan program Koperasi Merah Putih di berbagai daerah.
Adapun dalam acara diskusi itu turut hadir sebagai narasumber Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto dan Menteri Koperasi RI Budie Arie Setiadi.
“Kami di Ombudsman siap untuk menjadi mitra strategis dalam memastikan bahwa gerakan koperasi desa, seperti Koperasi Merah Putih ini, mendapatkan perlindungan, perhatian, dan ruang tumbuh yang layak,” ungkap Najih.
Di sisi lain, Najih menyebut pihak nya juga terbuka untuk menerima seluruh saran dan juga aspirasi masyarakat mengenai perjalanan pembentukan Koperasi Merah Putih Desa.
Najih menegaskan, pengawasan terhadap pelayanan publik harus diperluas dalam rangka mendorong pertumbuhan roda ekonomi dan sosial baik di desa maupun di kota khususnya terkait pembentukan KMP tersebut.
Ia menambahkan pengawasan itu harus dilakukan dengan harapan program Koperasi Merah Putih itu dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi nawacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Pengawasan pelayanan publik harus diperluas untuk mencakup dimensi ekonomi dan sosial agar hak-hak warga dalam layanan berbasis koperasi tetap terlindungi dan terjamin mutunya,” ujar Najih.
“Sehingga desa-desa di Indonesia bisa menjadi pilar keadilan sosial, bukan hanya sekadar objek atas pembangunan,” tandas Najih.
39 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
