Negara Hadir untuk Anak, Penguatan BK jadi Garda Depan Cegah Krisis Mental

TODAYNEWS.ID – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyatakan, kasus meninggalnya seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak bisa disederhanakan hanya dari sisi bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP).

Menurutnya, persoalan yang dihadapi anak bersifat kompleks, melibatkan faktor psikologis, emosional, ekonomi hingga relasi sosial di lingkungan sekitarnya.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Gelar Seminar Nasional Pemkot Semarang Finalisasi Usulan KH Sholeh Darat Menjadi Pahlawan Nasional

72 Yunita

“Anak yang bersangkutan tercatat sebagai penerima PIP. Di sekolahnya ada 72 anak penerima PIP, termasuk almarhum. Untuk tahun 2025, PIP sudah cair pada November dan digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti seragam, sepatu, buku dan alat tulis. Tapi kami tidak ingin menjelaskan persoalan ini hanya dari sisi PIP,” kata Fajar di SMPN 70 Bandung, Jumat 6 Februari 2026.

Ia menjelaskan, tekanan psikologis pada anak sering kali muncul dari kombinasi berbagai faktor yang saling bersangkutan. Pada usia sekitar 10 tahun, anak belum sepenuhnya memahami makna kematian atau bunuh diri, sehingga tindakan yang dilakukan kerap lahir dari cara berpikir yang belum matang dalam menyikapi masalah.

“Anak usia 10 tahun belum memahami sepenuhnya arti bunuh diri. Bisa jadi ia berpikir dengan cara itu masalahnya akan selesai. Ini menunjukkan pentingnya pendampingan psikologis dan kehadiran orang dewasa yang peka terhadap kondisi emosional anak,” ujarnya.

Baca Juga

2 hari  lalu

Kurangi Dampak Banjir, Puluhan Bangunan di Bantaran Kali Ciliwung Dibongkar

89 Azis Arriadh

Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Kemendikdasmen memperkuat kebijakan perlindungan kesehatan mental anak di lingkungan sekolah. Salah satunya melalui penguatan kembali peran guru Bimbingan Konseling (BK), regulasi fungsi BK, serta pengaktifan guru wali sebagai pihak pertama yang mendeteksi adanya persoalan psikologis pada siswa.

“Guru adalah pihak terdekat dengan anak di sekolah. Melalui guru wali dan penguatan BK, kita ingin deteksi dini berjalan lebih cepat. Kebijakan ini sudah mulai diperkuat sejak 2025,” jelas Fajar.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan, persoalan kesehatan mental anak juga menjadi tantangan serius di Kota Bandung. Berdasarkan survei Kementerian Kesehatan tahun 2025, sekitar 10.000 siswa SD, SMP, dan SMA di Bandung teridentifikasi mengalami masalah kesehatan mental.

“Pemkot Bandung sudah menyiapkan program respons. Di tingkat kewilayahan telah disiapkan tenaga psikolog, unit layanan daerah serta aplikasi Lentera untuk membantu penanganan anak berkebutuhan khusus,” ujar Farhan.

Ke depan, Pemkot Bandung akan memperkuat pembinaan guru BK dengan melibatkan tenaga psikolog dan klinisi agar lebih siap menangani persoalan di sekolah.

“Kesehatan mental anak adalah tanggung jawab kita bersama, sekolah tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri, harus ada dukungan keluarga, layanan kesehatan dan pemerintah,” jelasnya

Oleh karena itu, Farhan mengatakan, kolaborasi lintas sektor akan diperluas dengan puskesmas, Dinas Pendidikan, DP3A, serta Dinas Sosial untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif.

“Pemkot Bandung akan memastikan layanan psikologi di kewilayahan benar-benar bisa diakses oleh anak-anak dan orang tua yang membutuhkan,” pungkasnya. ***