Mungkinkah Trump Membawa AS Menuju Kediktatoran?
Presiden AS Donald Trump. Foto: Pars Today TODAYNEWS.ID – Dalam beberapa bulan terakhir, warga Amerika Serikat (AS) mengkhawatirkan perilaku diktator Presiden AS Donald Trump, terhadap masa depan negara tersebut pada masa jabatan keduanya lantaran telah meningkat tajam.
Kekhawatiran tidak hanya tercermin di kalangan politisi Demokrat, tetapi juga di kalangan banyak politisi Republik moderat, pakar politik, dan aktivis hak asasi manusia, hingga memicu perdebatan luas tentang kesehatan demokrasi Amerika.
Melansir Pars Today, pada Selasa (23/9/2025) dalam laporannya menyebutkan bahwa, kekhawatiran ini berakar pada perilaku dan tindakan Trump, yang menurut banyak orang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi ala Amerika dan independensi lembaga pemerintah.
Bahkan disebutkan perilaku Trump belakangan ini potensi menyebabkan melemahnya fondasi demokrasi di Amerika Serikat.
Salah satu contoh terpenting dari kekhawatiran ini adalah reaksi Trump terhadap hasil pemilihan umum presiden AS tahun 2020 yang mengklaim bahwa pemilu telah diubah melalui kecurangan yang meluas demi kemenangan rivalnya saat itu dari Partai Demokrat, Joe Biden.
Perhatian lain yang mengkhawatirkan adalah perlakuan Trump terhadap media yang menganggapnya sebagai musuh dengan memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di AS dengan menyebut mereka “musuh rakyat” dan penyebar “berita palsu”.
Bahasa kasar yang keluar dari mulut Trump ini belum pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya. Atas dasar itu, perlakuan Trump telah melemahkan kredibilitas media independen di Amerika dan juga menciptakan suasana ketakutan di kalangan jurnalis.
Lebih lanjut, dalam laporan itu diatakan bahwa Trump telah berulang kali menyerang jurnalis dan media kritis di kampanye politiknya, serta melancarkan serangan verbal yang sengit di media sosial, menuduh mereka menyebarkan informasi palsu dan berlebihan.
“Kontroversi seputar kebebasan media, kebebasan berbicara, dan peran media sosial dipandang sebagai bagian dari krisis yang lebih mendalam dalam demokrasi ala Amerika,” tulis laporan tersebut.
Salah satu aspek paling mengkhawatirkan dari perilaku diktator Trump adalah campur tangan langsung yang menekan terhadap lembaga peradilan, terutama Departemen Kehakiman AS.
“Contoh nyata dari tekanan ini adalah langkah Trump untuk menghasut Departemen Kehakiman agar mengajukan tuntutan hukum terhadap lawan-lawan politiknya. Khususnya, beberapa hari yang lalu, Trump, dalam sebuah unggahan di platform Truth Social, mengecam keras penundaan penuntutan Senator Demokrat California, Adam Schiff, dan Jaksa Agung New York, Letitia James, yang keduanya merupakan kritikus kerasnya,” tulis Pars Today.
Intervensi publik semacam ini terhadap kinerja lembaga peradilan, yang seharusnya bertindak independen, telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang melemahnya prinsip pemisahan kekuasaan dan independensi hakim di Amerika Serikat.
Trump juga, dalam sebuah langkah kontroversial, memecat Eric Siebert, Jaksa Agung untuk Distrik Timur Virginia, yang terlibat dalam kasus investigasi terkait dua lawan politik presiden dari Partai Republik. Penggantian Siebert dengan penasihat Gedung Putih Lindsey Halligan, yang dikenal sebagai loyalis Trump, banyak diberitakan dan ditafsirkan sebagai contoh tekanan politik terhadap Departemen Kehakiman.
Dalam unggahannya di Truth Social, Trump juga menyatakan bahwa Jaksa Agung Pam Bondi membutuhkan “jaksa agung yang tangguh” untuk membuat perubahan. Sikap ini menunjukkan upaya berkelanjutan Trump untuk memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri dan melemahkan lembaga-lembaga independen.
“Tentu saja, reaksi terhadap perilaku ini sangat luas dan beragam. Banyak pemimpin Partai Demokrat, pakar hukum, dan bahkan beberapa anggota Partai Republik moderat telah memperingatkan tentang tren ini dan menganggapnya sebagai ancaman serius bagi kesehatan demokrasi Amerika,” tulis laporan tersebut.
Organisasi hak asasi manusia internasional, media global terkemuka, dan analis politik juga mengecam upaya-upaya untuk melemahkan lembaga-lembaga independen dan menekankan perlunya mempertahankan pemisahan kekuasaan dan menghormati kebebasan sipil di Amerika Serikat.
Di Amerika Serikat, setelah peristiwa 6 Januari dan tekanan Trump terhadap lembaga peradilan dan media, beberapa tokoh Republik terkemuka menjauhkan diri darinya dan menyerukan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Sebaliknya, beberapa pendukung setia Trump terus mendukungnya dan memandang tindakannya sebagai perlawanan terhadap “Deep State” dan konspirasi politik.
“Secara keseluruhan, perilaku diktator Donald Trump selama masa jabatan keduanya, terutama dalam berurusan dengan media dan tekanan ilegal serta tidak lazim terhadap lembaga peradilan, telah menyebabkan banyak orang memiliki kekhawatiran serius tentang masa depan demokrasi Amerika,” demikian laporan Pars Today.
10 Total CountPos terkait
Berita Favorit
Tidak ada komentar