x

Muhammadiyah Tidak Sepakat Putusan MK Perintahkan SD dan SMP Gratis 

waktu baca 2 menit
Selasa, 3 Jun 2025 18:05 720

TODAYNEWS.ID – Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir tidak sepakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menginstruksikan pendidikan dasar dan menengah di sekolah negeri dan swasta gratis.

Haedar menilai, putusan MK dapat menimbulkan masalah baru bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional.

“Ya, betul (tidak sepakat),” ungkap Haedar pada Selasa (3/6/2025).

Sebagai informasi, Muhamadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat keagamaan yang berkontribusi terhadap pendidikan nasional.

Muhammadiyah berdiri sejak 1992 dan saat ini memiliki amal usaha pendidikan mulai dari SD hingga SMA sederajat dengan jumlah total sebanyak 5.436 sekolah.

Adapun jumlah itu terdiri dari total 2.452 SD/MI Sederajat, SMP/MTs berjumlah total 1.599 sekolah dan terakhir SMA/MA/SMK berjumlah 1.294 sekolah.

Berdasarkan laman resmi website Muhammadiyah tercatat saat ini jumlah keseluruhan sekolah milik organisasi itu dari tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat menampung lebih dari satu juta peserta didik.

Okeh karena itu, Haedar mengaku khawatir putusan MK itu nantinya menimbulkan persoalan baru yakni justru berdampak terhadap biaya anggaran pendidikan nasional.

Di sisi lain Haedar menilai bahwa sekolah swasta tetap memiliki peran yang sangat penting untuk berkontribusi terhadap masa depan anak bangsa.

Ia khawatir akan ada efek domino yang ditimbulkan akibat putusan MK tersebut.

“Kami juga sekaligus mengimbau kepada 13 anggota MK belajar seksama. Jadi negarawan, dan dalam memutuskan itu harus betul-betul komprehensif. Jangan karena ada satu dua gugatan, lalu mudah memenuhi gugatan itu,” tutup Haedar.

 

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA