Metode Campuran Jadi Jalan Tengah Pilkada Lewat DPRD

TODAYNEWS.ID – Metode campuran bisa menjadi jalan tengah terkait skema pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana tersebut terus digaungkan para elite politik dan mendapatkan kritik dari masyarakat.

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengatakan metode campuran menjadi tengah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang memiliki hak konstitusional untuk memilih kepala daerah.

Baca Juga

4 hari  lalu

Waspada Banjir Rob Jakarta, Ini Langkah Antisipasi Pemprov DKI

8 Azis Arriadh

Pada tahap pertama, tiga calon anggota DPRD yang memiliki suara tertinggi diajukan sebagai calon kepala daerah. “Tiga calon anggota DPRD dengan suara tertinggi di suatu daerah otomatis menjadi kandidat kepala daerah (gubernur/bupati/walikota),” katanya dalam keterangan, Senin (5/1/2026).

Kemudian, tahapan kedua, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan sistem perwakilan. Dimana DPRD memilih calon kepala daerah yang sebelumnya dipilih berdasarkan suara terbanyak pada pemilihan legislatif (pileg). “Setelah DPRD terbentuk, DPRD memilih satu dari 3 kandidat tersebut sebagai kepala daerah,” jelasnya.

Ia menjelaskan kelebihan pilkada metode campuran yakni tetap dapat menjaga unsur kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tetap menentukan melalui suara terbanyak di pileg. “Kandidat kepala daerah tetap punya legitimasi elektoral nyata, bukan hasil lobi elite semata,” ujarnya.

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Minta Dosen UIM yang Ludahi Kasir Dijatuhi Sanksi Tegas

21 Dhanis Iswara

Ia menambahkan, metode campuran bukan kembali ke masa Orde Baru, yakni pilkada tertutup. Ia mengatakan, metode tersebut untuk menghindari terjadinya politik uang.

“Pelaksanaan demokrasi berlapis atau two-step legitimacy untuk menghindari pemilihan langsung yang tercemar kotor dengan politik uang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, kembali melempar wacana soal pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam acara puncak peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora, Senayan, Jakarta, pada Jumat (5/12/2025).

Awalnya, Prabowo merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia agar kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat.

Menurut Prabowo, pilkada melalui DPRD merupakan langkah tepat untuk mengurangi biaya politik di Indonesia yang mahal.

“Demokrasi kita harus kita cari jalan sendiri, yang disampaikan partai Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik-baik,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menilai, usulan tersebut merupakan solusi tepat untuk mencegah kasus korupsi yang kerap melibatkan kepala daerah.

“Politik mahal itu antara lain adalah sumber korupsi yang sangat besar, jadi saya mengajak kekuatan politik, ayo kita berani memberi solusi agar kita demokratis tapi jangan buang-buang uang!,” seru Prabowo.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernur, walikota dan bupatinya?” tambah Prabowo.