Meski Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP Bakal Buka Komunikasi dengan Parpol Lain

TODAYNEWS.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, menegaskan partainya menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Meski begitu, Puan yang juga Ketua DPR RI mengatakan bahwa PDIP tetap akan membuka ruang komunikasi dengan partai politik lainnya terkait dinamika politik ke depan.

Baca Juga

4 hari  lalu

Komisi I Dukung Langkah Tegas Komdigi Blokir Grok AI dan Platform X dari Indonesia

14 Dhanis Iswara

Menurut Puan, ruang komunikasi politik tak boleh tertutup meski partainya secara tegas menolak usulan Pilkada lewat DPRD.

“Pasti, kita akan selalu membuka komunikasi, ini juga selalu berkomunikasi, jadi komunikasi tidak pernah tertutup, kita selalu terbuka dan selalu berkomunikasi. Jadi komunikasi tidak pernah tertutup,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Kendati demikian, Puan menilai pembahasan terkait Pilkada masih belum menjadi prioritas utama saat ini karena masih ada agenda politik nasional yang lebih dekat, yakni proses pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Baca Juga

5 hari  lalu

Ini Alasan Pemprov Jabar Hentikan Bantuan Anggaran untuk Masjid Raya Bandung

12 Asep Awaludin

“Kita lihat lagi nanti bagaimana komunikasinya itu berjalan, karena kan pilkadanya saja masih lama. Yang akan berjalan duluan itu kan pileg dan pilpres. Pileg dan pilpresnya saja belum,” ucapnya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan resmi menyatakan sikap untuk tetap mendukung Pilkada langsung oleh rakyat dan menolak mekanisme pilkada melalui DPRD yang menjadi usulan partai koalisi pendukung pemerintah.

Sikap tersebut merupakan salahsatu hasil dari 21 rekomendasi Rakernas (Rapat Kerja Nasional) I yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).

Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham saat membacakan hasil rakernas I, menegaskan bahwa PDIP berkomitmen untuk menjaga hak kedaulatan rakyat dalam menentukan calon pemimpin di daerahnya.

“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” kata Jamaluddin.