Menkeu Purbaya Perkuat Fiskal Aktif Pemerintahan Prabowo, Komisi VI Bakal Kawal Hingga Berdampak ke Sektor Riil

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menilai langkah awal Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di awal tahun anggaran yang mengatur insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan merupakan kebijakan tepat sasaran yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya kebijakan ini sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto menjalankan kebijakan fiskal yang aktif, progresif, dan berfokus pada penguatan ekonomi nasional.

Baca Juga

6 hari  lalu

Harapan Baru Lewat Tenaga Surya di Tengah Kepungan Rob Sayung

11 Yunita

Pasalnya kata Nevi, sektor perumahan memiliki dampak ganda yang besar terhadap industri nasional, mulai dari semen, baja, keramik, furnitur, hingga sektor pembiayaan.

“Di tengah global, menjaga permintaan domestik melalui sektor perumahan adalah langkah strategis,” ujar Nevi dalam keterangan yang diterima, Kamis (8/1/2026).

Namun demikian, Legislator Fraksi PKS inj mengingatkan agar insentif PPN DTP tidak hanya dinikmati pengembang besar.

Baca Juga

4 hari  lalu

Partai Buruh Tolak Pilkada Lewat DPRD: Politik Transaksional Makin Brutal

9 Akbar Budi

“Kami di Komisi VI akan berupaya mendorong kebijakan yang membatasi penggunaan bahan bangunan dalam negeri, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta peran BUMN perumahan dan perbankan nasional agar benar-benar menggerakkan industri dan lapangan kerja,” ujar Nevi.

Menanggapi penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp75 triliun dari perbankan BUMN, Nevi menyatakan memahami langkah tersebut sebagai upaya optimalisasi kas negara untuk menjaga belanja negara tetap meluas di awal pemerintahan.

“Ini menunjukkan pemerintah ingin fiskal bekerja cepat untuk menopang pertumbuhan,” jelasnya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya kehati-hatian. Menurutnya, bank BUMN bukan hanya tempat parkir dana negara, melainkan instrumen penting pembangunan ekonomi.

“Penarikan dana SAL harus bersifat sementara, terukur, dan transparan agar tidak menekan likuiditas, mengganggu penyaluran kredit UMKM, KUR, maupun pembiayaan sektor riil,” tambahnya.

Sementara itu, terkait rencana pengaturan skema tarif bea keluar ekspor batu bara, Nevi menilai kebijakan tersebut perlu diseimbangkan antara kepentingan penerimaan negara dan daya saing industri.

Untuk itu, Ia mendorong agar tarif dirancang adaptif terhadap harga global, membedakan antara batu bara mentah dan kebutuhan domestik, serta disinergikan melalui peta jalan hilirisasi dan transformasi BUMN energi.

“Saya di Komisi VI mendukung penuh penguatan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo. Yang kami tekankan, setiap kebijakan harus berdampak nyata bagi industri nasional, lapangan kerja, dan memperkuat BUMN sebagai mitra strategis pembangunan,” demikian Nevi Zuairina.