Menhub Pastikan Rekayasa Lalu Lintas Berjalan Efektif saat Arus Mudik Lebaran

TODAYNEWS.ID – Pemerintah mulai mengimplementasikan kebijakan pengendalian arus melalui rekayasa lalu lintas one way lokal Tahap I sebagai langkah antisipatif terhadap lonjakan kendaraan di jalur utama mudik.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, menyampaikan bahwa kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan merupakan bagian dari strategi terpadu pemerintah dalam menjaga kelancaran sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan mudik.

Baca Juga

6 hari  lalu

Prabowo Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil Jelang Lebaran

65 Dhanis Iswara

Ia menjelaskan bahwa rekayasa lalu lintas telah mulai diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).

“(Sejak siang kemarin) Korlantas Polri telah memberlakukan atau memulai rekayasa lalu lintas one way lokal sepenggal tahap pertama yaitu dari kilometer 70 sampai kilometer 263,” kata Dudy dalam keterangan yang diterima, Rabu (18/3/2026).

Menhub berharap dengan pemberlakuan tersebut perjalanan mudik masyarakat dapat berjalan lancar. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga

4 hari  lalu

Komnas HAM Kecam Serangan Air Keras terhadap Aktivis KontraS

102 Azis Arriadh

“Harapannya dengan pemberlakuan ini, perjalanan mudik masyarakat bisa berjalan lancar. Ini dilakukan untuk mengantisipasi dan juga sesuai dengan yang termuat di dalam SKB bahwa pada tanggal 17 Maret, dilakukan rekayasa lalu lintas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menhub menambahkan bahwa penerapan kebijakan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Hingga malam hari, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi terkendali.

“Alhamdulillah, sampai dengan saat ini (tadi malam) arus lalu lintas terpantau terkendali dan berjalan lancar,” kata Menhub.

Sebagai informasi, kebijakan rekayasa lalu lintas merupakan bagian dari manajemen lalu lintas terpadu yang mencakup penerapan contraflow, one way, serta pembatasan operasional angkutan barang. Seluruh kebijakan dijalankan secara fleksibel, adaptif berbasis kondisi lapangan.

Korlantas Polri mencatat bahwa implementasi kebijakan ini memberikan dampak positif, dengan penurunan angka kecelakaan sebesar 15,5 persen dan penurunan fatalitas hingga 38,9 persen.