Menhub Dudy Resmikan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026

TODAYNEWS.ID – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (13/3). Posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi nasional untuk memantau kondisi operasional transportasi, mempercepat koordinasi antarinstansi, serta memastikan setiap dinamika di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik dapat berjalan dengan baik melalui koordinasi yang kuat antarkementerian, pemerintah daerah, BUMN, swasta, serta seluruh pemangku kepentingan transportasi,” ujar Menhub Dudy.

Selain membentuk posko sebagai sarana pengawasan, monitoring, serta evaluasi hingga ke tingkat wilayah, Kementerian Perhubungan juga menyiapkan berbagai kebijakan pengaturan mobilitas pada moda transportasi. Kebijakan tersebut antara lain memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi, pembatasan angkutan tertentu menjelang hari H atau puncak arus mudik dan arus balik guna mengurangi antrean serta kemacetan, serta menyiapkan cadangan sarana angkutan sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain itu, pemerintah juga melakukan rampcheck untuk memastikan kelaikan operasional kendaraan. Rekayasa lalu lintas juga disiapkan bila diperlukan melalui koordinasi bersama Polri, TNI, pemerintah daerah, dan pihak terkait. Kebijakan lain yang diterapkan meliputi penurunan harga tiket pesawat dan pemberian diskon tarif tol.

Kemenhub juga menyediakan program mudik gratis bagi masyarakat. Selain membantu mengurangi beban biaya perjalanan, program ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas selama periode mudik. Sosialisasi kepada petugas dan masyarakat juga dilakukan secara masif terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, aspek keselamatan dan keamanan, serta koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan.

Menhub Dudy menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Sinergi, disiplin, serta integritas seluruh pihak yang terlibat juga menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran transportasi selama masa mudik.

Karena itu, para pemangku kepentingan diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan kebijakan pengendalian mobilitas di lapangan. Pengawasan harus dilakukan secara tegas namun tetap humanis dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, komunikasi publik perlu dibangun secara transparan dan mudah dipahami agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Pemerintah juga menekankan pentingnya konsistensi komunikasi agar tidak menimbulkan informasi yang kontradiktif maupun kesan ego sektoral antarinstansi. Dengan koordinasi yang baik, setiap kebijakan transportasi diharapkan dapat dipahami serta dilaksanakan secara efektif oleh seluruh pihak.

“Dan yang tidak kalah penting, saya meminta kepada seluruh petugas di posko maupun di lapangan untuk selalu siap siaga menghadapi berbagai dinamika transportasi, bekerja dengan penuh dedikasi, kesabaran, serta mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama,” kata Menhub Dudy.

Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 akan beroperasi mulai 13 hingga 30 Maret 2026. Posko ini melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Komdigi, Kementerian Pariwisata, Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, BNPB, KNKT, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, hingga sejumlah BUMN dan operator transportasi nasional.

Beberapa di antaranya adalah PT Jasa Marga (Persero), Astra Infra Toll Nusantara, PT Jasa Raharja (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT KAI (Persero), PT KCIC, PT Pelindo (Persero), PT Pelni (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia, serta PERUM LPPNPI atau Airnav. Selain itu, sejumlah organisasi komunikasi dan relawan seperti Senkom Mitra Polri, RAPI, dan ORARI juga turut dilibatkan.

Langkah serupa juga diterapkan di berbagai daerah. Pos pelayanan dan pos monitoring telah dibentuk dengan total 1.560 simpul dan jaringan transportasi di seluruh Indonesia.

Rinciannya meliputi 264 titik simpul angkutan laut, 177 terminal yang terdiri dari 115 terminal tipe A dan 62 terminal tipe B, 248 titik simpul angkutan penyeberangan, 472 titik simpul angkutan kereta api, serta 257 titik simpul angkutan udara. Selain itu, terdapat 43 jaringan di enam gerbang tol serta 44 jaringan di jalan arteri yang turut menjadi bagian dari sistem pemantauan transportasi selama masa mudik.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Menteri Perhubungan Suntana, para pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait bersama pimpinan BUMN dan operator transportasi.