Mendes PDT Bantah Isu Bagi-Bagi Duit Program Koperasi Merah Putih 

TODAYNEWS.ID – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membantah isu soal pembentukan Koperasi Merah Putih yang disebut-sebut dan diduga hanya sekedar program bagi-bagi uang mempertahankan kekuasaan

Dalam keterangannya, Yandri menegaskan bahwa tudingan yang beredar itu tidaklah benar lantaran tujuan pembentukan Koperasi Merah Putih sejatinya hanya murni diperuntukan untuk membangun ekonomi masyarakat.

Baca Juga

1 bulan  lalu

JK Tegaskan Kemendagri Harus Belajar dari Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut

85 Gibran Negus

“Memang banyak ada juga yang nyinyir. Ada juga media massa, media terkenal. Ini katanya bagi-bagi duit,” ujar Yandi dalam agenda diskusi tematik bertajuk Problematika Koperasi Desa Merah Putih : Tantangan dan Dampak Terhadap Pemerintahan Desa dan Keberlanjutan KUD dan Bumdes yang digelar di gedung Ombudsman, Kamis (12/6/2025).

“Mendes, Menteri Kooperasi, Menko Pangan bawa koper (berisi duit). Enggak ada kita. Satu sen pun,” sambung Yandri.

Selain itu Yandri menyebut bahwa isu tudingan itu tidak mendasar lantaran proses pendekatan program koperasi itu dilakukan dengan metode dialog langsung bersama kepala desa dan bukan pemberian bantuan langsung seperti bantuan sosial (bansos).

Baca Juga

1 bulan  lalu

KPPD Terima 1 Ekor Kambing dari Pertamina Retail di Hari Raya Idul Adha

151 Akbar Budi

“Kita (berdialog) dengan kepala desa secara langsung,” kata Yandri

Di sisi lain, Yandri mengungkapkan
bahwa sumber dana yang nantinya akan digelontorkan dalam program Koperasi Merah Putih (KMP) itu berasal dari dana pinjaman dari Danantara dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Sementara itu Yandri menuturkan, mengenai isu pembiayaan atau pemanfaatan anggaran Koperasi Merah Putih nantinya akan diatur melalui surat edaran.

Selain itu, Yandi menyebut, bahwa Koperasi Merah Putih juga dapat memanfaatkan suntikan anggaran dari dana desa untuk menjalankan operasional sementara maksimal 3 persen berdasarkan keputusan musyawarah desa.

“Kita buat surat edaran lagi. Boleh pakai dana desa dari operasional 3 persen,” ujar dia.

Di sisi lain, Yandri menekankan keputusan pemerintah membentuk Koperasi Merah Putih itu adalah bentuk momentum sejarah yang harus menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh pihak.

Ia menambahkan bahwa seluruh jajaran kementerian yang terlibat dalam program saat menjalankan tugasnya tak akan membawa dana bantuan dalam bentuk apapun saat turun ke lapangan.

“Yang dibawa adalah tanggung jawab. Enggak ada. Kita bagi duit itu enggak ada,” tandas Yandri. (GIB)

45 Total Count