Menangkap Jaksa Tak Perlu Izin Presiden

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR, Soedeson Tandra menanggapi pernyataan pengacara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea.

Ia menegaskan, tidak aturan yang menyebutkan jika menangkap pejabat harus mendapatkan izin dari presiden.

Baca Juga

2 hari  lalu

Bawaslu Cari Pemikir Kritis Lewat Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI

82 Dhanis Iswara

“Pernyataan dari Hotman Paris itu tidak berdasar. Jadi tidak ada satu aturan pun yang mengatakan bahwa menangkap seorang jaksa itu harus izin Presiden,” kata Soedeson dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2026).

Ia menjelaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan aturan imunitas jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan.

“Tidak penting dia orang berpangkat tinggi, orang rendah, atau pejabat. Siapa pun yang melanggar hukum, tegakkan hukum, laksanakan ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Baca Juga

6 hari  lalu

Masih Banyak Kosmetik Berbahaya Beredar, Anggota DPR: Jangan Tergiur Promo Influencer!

95 Dhanis Iswara

Sebelumnya, pengacara eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea mengungkapman alasan dirinya membela Febrie.

Awalnya, Hotman menceritakan bahwa dirinya memilki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia pun menungkapkan bahwa dirinya merupakan pengacara keluarga Prabowo.

“Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar beliau, termasuk adiknya Pak Hashim, saya yang pegang. Bahkan waktu beliau Menhan pun saya sering diminta (bantuan hukum) tanpa dibayar,” jelasnya.

Ia menyakini Febrie tidak terlibat dalam kasus tersebut. Ia mengatakan bahwa Febrie merupakan pejabat kesayangab Presiden Prabowo.

“Jampidsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Dia mendapatkan pengembalian kerugian negara Rp 130 triliun, ditambah Satgas PKH Rp 300 triliun. Total Rp 430 triliun kembali ke negara,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Febrie sedang dikriminalisasi. Apalagi, penetapan tersangkanya belum mendapat izin dari presiden.

“Bayangkan, orang yang jadi kebanggaan Presiden tiba-tiba dikriminalisasi tanpa pamit sama Presiden,” jelasnya.