TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa mitra kerja Komisi II mewakili pilar penting dalam mewujudkan birokrasi dan demokrasi yang berkualitas, hingga pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan Mardani dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian PANRB, BKN, LAN, ANRI, ORI, OIKN, KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Menurutnya, Komisi II memiliki posisi strategis dibandingkan komisi-komisi DPR lainnya, lantaran mengawal tiga sektor besar sekaligus dalam menentukan arah bangsa ke depan.
“Teman-teman PANRB, BKN, dan Arsip Nasional adalah pilar untuk mewujudkan good governance dan strong institusi. KPU dan Bawaslu merupakan pilar demokrasi berkualitas. Sedangkan Otorita IKN adalah pertaruhan besar kita ke depan,” kata Mardani di ruang rapat Komisi II.
“Oleh karena itu, Komisi II ini paling keren, karena tiga hal penting ada di sini,” tambah legislator Fraksi PKS itu.
Terkait klaster birokrasi, Mardani menekankan pentingnya respons cepat pemerintah dalam menghadapi maraknya hoaks yang bisa merusak kepercayaan masyarakat.
“Hoaks terkait tokoh negara maupun kebijakan publik makin marak. Di saat terjadi kekacauan informasi, pasti mencari referensi masyarakat kepada otoritas resmi pemerintah. Oleh karena itu, sistem merit ASN dan birokrasi harus semakin diperkuat agar respons negara lebih cepat dan terpercaya,” ujarnya.
Sedangkan terkait soal demokrasi, Mardani menilai KPU dan Bawaslu sudah menunjukkan dedikasi tinggi dalam penyelenggaraan pemilu.
“Kita sudah enam kali menyelenggarakan pemilu, namun publik masih menilai demokrasi kita prosedural, belum substansial. Saya tegaskan, ini bukan salah KPU dan Bawaslu. Justru mereka rata-rata memperjuangkan demokrasi yang baik. Karena itu, saya mendukung permintaan anggaran Rp2,54 triliun untuk memperkuat infrastruktur dan kelembagaan KPU-Bawaslu,” jelasnya.
Sementara itu, untuk pembangunan IKN, Mardani mengingatkan bahwa proyek besar tersebut membutuhkan dukungan fiskal yang tidak kecil, sehingga harus melibatkan partisipasi swasta.
“Fiskal kita terbatas, karena itu ke depan IKN harus lebih banyak mengundang kemitraan publik-swasta dan investasi swasta. Kalau IKN bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, itu akan menaikkan pertumbuhan nasional bahkan bisa menembus 6 persen. Itu kontribusinya luar biasa,” tegasnya.