Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri Bilang Pilkada Langsung Sebagai Penyebab Utama

TODAYNEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyoroti fenomena kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

Tito menilai maraknya OTT kepala daerah belakangan ini ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung.

Baca Juga

4 hari  lalu

Legislator Minta Pemerintah Jaga Kestabilan Harga Kebutuhan di Dalam Negeri

64 Dhanis Iswara

Menurutnya penerapan sistem Pilkada saat ini tidak menjamin bahwa pemimpin yang dihasilkan sesuai dengan harapan rakyat.

“Ya jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat. Nah, rakyat, ya kan? Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen Pilkada langsung?” kata Tito saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

“Ya ternyata nggak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus. Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini,” tambah Mendagri dua periode itu.

Baca Juga

2 hari  lalu

Pernyataan Hashim soal Kudeta Prabowo Dinilai Tidak Tepat

91 Dhanis Iswara

Seperti diberitakan, sejak Agustus 2025 hingga April 2026, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap sebelas kepala daerah.

Mereka merupakan bupati dan gubernur hasil Pilkada 2024, yang dilantik Presiden Prabowo pada Januari 2025.

Selanjutnya kata Tito, pemimpin yang dihasilkan dari pelaksanaan Pilkada langsung tidak menjamin bahwa kepala daerah terpilih memiliki moral hazard dan integritas yang baik, sehingga tidak akan melakukan praktik KKN.

“Nah kemudian yang kedua, ya masalah kesejahteraannya, moral hazard ya, integritas dan lain-lain itu. Tapi saya berpikir tidak hanya melihat case-nya saja,” ujarnya.

Tito menilai, ada problem mendasar yang sangat kuat hingga membuat kepala daerah melakukan hal tersebut. Salah satunya kata Tito adanya pola rekruitmen yang salah dan tingggi biaya kost Pilkada langsung.

“Ini kan sudah beberapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya kan ada problema yang sistematis, begitu. Ada problem yang mendasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini yang digunakan,” imbuhnya

“Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung, ya toh, Pilkada. Pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya, ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Di antaranya ya biaya politik yang mahal, dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik. Kira-kira gitu, sudah itu aja,” pungkas Tito.