![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/08/HUT-RI-Todaynews-1.png")
Mantan Panglima GAM Tegaskan Pengibaran Bendera Bulan Bintang Diatur di Perjanjian Helsinki
Caption: Mantan panglima GAM Pusat Darwis Jeunieb. Foto: IstimewaTODAYNEWS.ID – Mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pusat Darwis Jeunieb buka suara terkait pengibaran bendera bulan bintang atau bendera Aceh dalam aksi unjuk rasa memprotes pengalihan 4 pulau dari Aceh ke Sumut pekan lalu.
Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Darwis menegaskan pengibaran bendera bulan bintang sebetulnya juga telah diatur dalam perjanjian Helsinki dan termaktub dalam regulasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh.
Oleh karena itu, Darwis menyebut bahwa tak ada alasan Pemerintah Pusat untuk melarang pengibaran Bendera Bulan Bintang bersamaan dengan Merah Putih di Aceh.
“Di perjanjian MoU Helsinki sudah sepakat bersama, Bendera Aceh tetap harus berkibar bersamaan dengan Bendera Merah Putih,” ujar Darwis dikutip Sabtu (21/6/2025).
“Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengibarkannya karena telah diamanahkan dalam poin 1.1.5 MoU Helsinki dan juga telah ditetapkan di dalam Qanun Aceh,” sambung Darwis.
Darwis menjelaskan, bahwa dalam perjanjian Helsinki, tertulis Aceh berhak memakai simbol-simbol daerah termasuk bendera, himne dan lambang.
Ia mendesak pemerintah pusat untuk menjalankan apa yang telah tertulis dalam perjanjian Helsinki dan UUPA demi kemaslahatan dan kepentingan bersama.
“Saya harap pak Presiden tentang perdamaian ini, poin-poin yang ada tolong diselesaikan untuk kepentingan kita bersama,” katanya.
Ia menambahkan, jika poin-poin yang termaktub dalam perjanjian Helsinki belum dapat dilaksanakan pemerintah pusat, maka pihaknya memerintahkan seluruh panglima di 23 daerah untuk bersiaga.
“Dan, bila kesemua ini tidak segera diselesaikan, saya perintahkan ke-23 wilayah panglima wilayah untuk bersiap-siaga,” tandasnya.
(GIB)
72 Total CountPos terkait
Berita Favorit
Tidak ada komentar